Komisi V Berita » Temukan Barang Berbahaya di Bandara, Pimpinan Komisi V Tegur Kemenhub dan Angkasa Pura
Temukan Barang Berbahaya di Bandara, Pimpinan Komisi V Tegur Kemenhub dan Angkasa Pura
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 3 November 2015 00:37:38

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Angkasa Pura (AP) untuk meningkatkan keamanan di Terminal I Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Hal itu disampaikan Yudi usai melakukan kunjungan, Senin (2/11).

Temukan Barang Berbahaya di Bandara, Pimpinan Komisi V Tegur Kemenhub dan Angkasa Pura
Jurnal Parlemen

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Angkasa Pura (AP) untuk meningkatkan keamanan di Terminal I Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Hal itu disampaikan Yudi usai melakukan kunjungan, Senin (2/11).

 

Dalam kunjungan itu, Yudi menemukan garpu, sendok, dan pisau yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Barang-barang berbahaya ini dapat ditemukan setelah pemeriksaan Sinar X.

 

"Menggeser pintu pemeriksaan Sinar X di dekat tempat check in dan membiarkan aktivitas restoran dan lounge berada setelah titik pemeriksaan bisa sangat berbahaya. Jika ada penumpang yang berniat jahat, mereka bisa saja mengambil barang-barang berbahaya ini saat makan di restoran atau lounge dan membawanya ke dalam pesawat karena tidak ada lagi pemeriksaan," katanya lewat pesan elektronik yang diterima redaksi.

 

Politisi PKS ini mendesak AP meninjau kembali tata letak lounge dan restoran serta titik pemeriksaan penumpang. Aktivitas restoran dan lounge seharusnya menggunakan peralatan yang tidak membahayakan.

 

"Titik pemeriksaan seharusnya ditempatkan berdekatan dengan gate dan ruang tunggu penumpang menuju pesawat sehingga benar-benar steril. Tidak seperti sekarang, sudah lolos pemeriksaan, tapi penumpang masih bisa membeli atau membawa barang-barang berbahaya ini dari restoran, lounge atau toko souvenir," imbuhnya.

 

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, masalah kemanan penerbangan menjadi tanggung jawab badan usaha penyelenggara bandara dan otoritas bandara. 

 

Hal itu sesuai dengan pasal 327 UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan di setiap bandar udara dengan berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional. 

 

Selain itu, menurut pasal 328, setiap otoritas bandar udara bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian program keamanan bandar udara.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...