DPD Berita » Berkunjung ke DPD, Wapres India Bahas Penguatan Kerja Sama dengan Indonesia
Berkunjung ke DPD, Wapres India Bahas Penguatan Kerja Sama dengan Indonesia
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 3 November 2015 01:01:00

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman bersama Pimpinan dan sejumlah Anggota DPD, hari ini menerima kunjungan resmi Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.

Berkunjung ke DPD, Wapres India Bahas Penguatan Kerja Sama dengan Indonesia
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Kita mendorong kerja sama lebih erat khususnya antara DPD dengan Rajya Sabha. Kita juga mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan dengan India

 

Senayan - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman bersama Pimpinan dan sejumlah Anggota DPD, hari ini menerima kunjungan resmi Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.

 

Dalam pertemuan itu dibahas soal penguatan hubungan bilateral kedua negara serta penguatan hubungan parlemen Indonesia dengan India.

 

"Indonesia dan India memiliki karakter parlemen yang khas dan unik. Jika di Indonesia ada DPR yang mewakili rakyat lewat jalur partai politik dan DPD yang mewakili daerah, India punya Rajya Sabha (Dewan Negara Bagian) dan Lok Sabha (Dewan perwakilan Rakyat)," ujar Irman usai pertemuan di Lantai 8, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

 

Berdasarkan UUD India, Rajya Sabha beranggotakan 250 rang mewakili negara-negara bagian dengan masa jabatan enam tahun, dan Wakil Presiden india secara otomatis menjabat Ketua Rajya Sabha.

 

Ditambahkan Irman, DPD yang telah berusia 11 tahun terus melakukan penguatan kelembagaan dan menjalankan perannya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan daerah. Oleh karena itu, DPD merasa perlu melakukan pertukaran informasi tentang sistem dan proses legislasi dengan India.

 

"Kita mendorong kerja sama lebih erat khususnya antara DPD dengan Rajya Sabha. Kita juga mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan dengan India," imbuhnya.

 

India merupakan negara yang sangat dekat secara budaya dengan Indonesia. Hubungan diplomatik dibuka sejak 3 Maret 1951. Namun, jauh sebelum kedua negara berdiri, masyarakatnya memiliki hubungan baik khususnya bidang perdagangan dan budaya.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...