Parlementaria Berita » Ketua DPR Minta Masukan Pengamat Politik terkait Rencana Pembangunan Gedung Baru
Ketua DPR Minta Masukan Pengamat Politik terkait Rencana Pembangunan Gedung Baru
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 3 November 2015 03:15:05

Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan pertemuan dengan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Rahmat Bagja, untuk mendapatkan berbagai masukan, khususnya soal rencana pembangunan gedung baru DPR RI.

Ketua DPR Minta Masukan Pengamat Politik terkait Rencana Pembangunan Gedung Baru

Pembangunan gedung baru selama sesuai dengan kebutuhan tidak masalah. Apalagi soal anggaran sudah sangat terbuka dan masyarakat bisa kritisi

 

Senayan - Ketua DPR RI Setya Novanto melakukan pertemuan dengan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Rahmat Bagja, untuk mendapatkan berbagai masukan, khususnya soal rencana pembangunan gedung baru DPR RI.

 

"Saya diberikan masukan-masukan untuk DPR, dan saya sebagai Pimpinan DPR harus bisa mengkoreksi apa yang menjadi kekurangan dan menjadi perhatian saya," ujarnya usai pertemuan di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

 

Ketua DPR melanjutkan, sepanjang masukan dan kritikan yang dilontarkan adalah untuk kemajuan DPR dan kesejahteraan rakyat, dirinya menerima dengan tangan terbuka. 

 

"Sepanjang untuk kesejateraan rakyat tentu jadi perhatian kita. DPR selalu berpikir untuk rakyat, masukannya sangat membantu dan memberi kontribusi besar," tegasnya.

 

Selain masukan dan kritikan, pertemuan tersebut juga membahas pembangunan gedung baru DPR yang belakangan menjadi polemik di masyarakat. Rahmat Bagja dalam diskusinya dengan Ketua DPR mengaku mendukung pembangunan gedung yang menelan anggaran hingga 700 miliar tersebut selama sesuai dengan kebutuhan. 

 

"Pembangunan gedung baru selama sesuai dengan kebutuhan tidak masalah. Apalagi soal anggaran sudah sangat terbuka dan masyarakat bisa kritisi," ucapnya.

 

Rahmat Bagja menilai, pembangunan gedung baru DPR memang sudah menjadi kebutuhan bagi para anggota dewan. Pasalnya, gedung yang ada saat ini tak lagi mengakomodir kebutuhan para legislator yang mempunyai 5 tenaga ahli (TA) dan 2 asisten. 

 

"Saat ini tiap anggota punya 5 TA dan 2 sespri, dan sudah tak layak untuk ditempati DPR sebagai pejabat negara. Standar pejabat negara tak seperti itu, maka ada kebutuhan yang diajukan DPR," ujarnya usai menemui Ketua DPR, Setya Novanto di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11). 

 

Bagja menambahkan, tak masalah Pemerintah menganggarkan hingga Rp 700 miliar lebih untuk membangun gedung baru karena saat ini DPR telah terbuka dalam penganggarannya. 

 

"Saat ini soal anggaran transparan, terbuka dan masyarakat bisa kritisi," serunya. 

 

Ia juga berharap gedung baru DPR bisa memacu kinerja anggota dewan lebih baik lagi sehingga DPR menajadi miniatur demokrasi Indonesia. 

 

"Diharapkan dengan gedung ini DPR bisa menjadi miniatur demokrasi yang baik di Indonesia," harapnya.

Baca "Parlementaria" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...