DPD Berita » Pansus Asap DPD Siap Bongkar Perusahaan Besar Pembakar Lahan dan Hutan
Pansus Asap DPD Siap Bongkar Perusahaan Besar Pembakar Lahan dan Hutan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 3 November 2015 15:48:40

Panitia Khusus (Pansus) Asap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI siap membongkar perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam pembakaran lahan dan hutan sehingga menyebabkan bencana kabut asap di sejumlah wilayah di Indonesia.

Pansus Asap DPD Siap Bongkar Perusahaan Besar Pembakar Lahan dan Hutan

 

Senayan - Panitia Khusus (Pansus) Asap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI siap membongkar perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam pembakaran lahan dan hutan sehingga menyebabkan bencana kabut asap di sejumlah wilayah di Indonesia.

 

"Pansus DPD siap mengungkat perusahan-perusahaan besar yang diduga terlibat pembakaran lahan dan hutan," kata Ketua Pansus Asap DPD, Parlindungan Purba di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

 

Senator asal Sumatera Utara itu menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi beberapa peraturan perundang-undangan. Dia mencontohkan, seperti Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana di mana disebutkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) fokus terhadap bencana alam nasional, bukan daerah.

 

"Permemdagri Nomor 21/2011 mengenai dana pencegahan tidak ada untuk penanggulangan darurat bencana. Undang-undang tentang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi," imbuhnya.

 

Pansus, lanjut Parlindungan, bakal mengumpulkan berbagai data perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Daerah untuk disinkronisasi, agar nantinya tidak ada tumpang tindih.

 

"Hanya saja isu asap ini jangan sampai mempersulit ekspor Indonesia ke luar negeri," katanya.

 

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD asal Sumatera Selatan, Abdul Aziz memastikan bakal mundur dari Pansus Asap DPD apabila gagal mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam kasus pembakaran lahan dan hutan.

 

"Kalau Pansus Asap DPD tidak bisa membuka perusahaan-perusahaan itu, saya keluar dari pansus ini," serunya.

 

Aziz menilai, aparat penegak hukum belum terbuka kepada publik siapa saja pihak yang diperiksa terkait kebakaran lahan dan hutan. Sehingga pihaknya akan terus mengawal penegakan hukumnya.

 

"Untuk apa kalau sekadar kita ikut-ikutan atau latah Karena itu persoalan ini kita evaluasi, kita audit semuanya, termasuk penegakan hukumnya. Karena tugas kita adalah pengawasan," tandasnya.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...