Komisi II Berita » Anggota Komisi II F-PKB Sesalkan Pernyataan Menpan RB soal Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer K2
Anggota Komisi II F-PKB Sesalkan Pernyataan Menpan RB soal Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer K2
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Minggu, 8 November 2015 19:28:20

Anggota DPR RI Komisi II Yanuar Prihatin menyesalkan pernyataan Menpan RB tersebut, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang kurang kondusif.

Anggota Komisi II F-PKB Sesalkan Pernyataan Menpan RB soal Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer K2

Kami solid karena kasus honorer K2 ini selalu menyampaikan keluhan tiap kali anggota dewan turun ke dapil. Kami pikir sudah seharusnya Menpan RB lebih serius mengurus persoalan ini

 

Kuningan - Munculnya pernyataan di media massa terkait pembatalan pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi menimbulkan polemik di masyarakat.

 

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komisi II Yanuar Prihatin menyesalkan pernyataan Menpan RB tersebut, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang kurang kondusif.

 

"Tenaga honorer K2 di daerah tentu bingung karena kondisi krisis keuangan meminta Pemerintah untuk segera mengesahkan statusnya sebagai PNS agar keuangan keluarganya membaik," ujarnya saat menerima perwakilan tenaga Honorer K2 di Kuningan, Jawa Barat, Minggu  (8/11).

 

Politisi PKB ini menyarankan, sebaiknya persoalan honorer K2 ini diselesaikan sesuai dengan hasil rapat Komisi II dengan Menpan RB beberapa waktu lalu. 

 

"Jika sudah ada hasil rapat kenapa harus berubah? Sama saja Menpan RB mempermainkan hasil rapat bersama Komisi II," tegasnya.

 

Sejauh ini, Yanuar melihat soliditas anggota Komisi II terhadap penanganan tenaga Honorer K2. Ia pun meminta Menpan RB serius menyelesaikan masalah menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

 

"Kami solid karena kasus honorer K2 ini selalu menyampaikan keluhan tiap kali anggota dewan turun ke dapil. Kami pikir sudah seharusnya Menpan RB lebih serius mengurus persoalan ini," katanya.

 

Sebagai langkah konkret, Yanuar meminta Pimpinan Komisi II segera memanggil Menpan RB usai masa reses ini berlangsung.

 

"Setelah reses, Pimpinan Komisi II wajib memanggil Menpan RB. Jangan sampai nasib tenaga honorer tidak jelas," tandasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...