Parlementaria Berita » Mobil Jaguar Ketua DPR Bikin Heboh Gedung Parlemen
Mobil Jaguar Ketua DPR Bikin Heboh Gedung Parlemen
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 9 November 2015 07:21:40

Area parkir depan Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, pagi hari ini dikejutkan oleh kehadiran mobil Jaguar seri XJR berplat RI 6. Padahal, plat RI 6 seharusnya melekat di mobil Lexus yang merupakan kendaraan dinas Ketua DPR RI Setya Novanto.

Mobil Jaguar Ketua DPR Bikin Heboh Gedung Parlemen

 

Senayan - Area parkir depan Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, pagi hari ini dikejutkan oleh kehadiran mobil Jaguar seri XJR berplat RI 6. Padahal, plat RI 6 seharusnya melekat di mobil Lexus yang merupakan kendaraan dinas Ketua DPR RI Setya Novanto.

 

Saat dikonfirmasi seputar kendaraan mewah yang digunakan, Novanto menjelaskan jika mobil yang biasa digunakan sedang masuk bengkel karena kecelakan. Sementara kendaraan yang digunakan hari ini sudah dimiliki sejak lima tahun lalu.

 

Untuk mempertegas, politisi Partai Golkar itu langsung memanggil sopir pribadinya untuk menjelaskan soal mobil produksi Inggris yang ditaksir seharga Rp 2,3 miliar per unitnya.

 

"Mobilnya di mana?" ujar Novanto kepada supir pribadi di depan awak media di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (9/11).

 

Kemudian, sopir pribadi Ketua DPR menjelaskan bahwa mobil Lexus yang biasa digunakan berada di bengkel dan sedang diperbaiki komponen pengeremannya. Ia juga mengatakan, mobil Lexus Ketua DPR bakal keluar bengkel pada Kamis mendatang.

 

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan DPR RI Y.O.I Tahapari, pergantian mobil pimpinan merupakan hal biasa. Permasalahan pelepasan plat tidak masalah karena plat melekat pada jabatan. 

 

"Kalau RI 6 ya melekat pada Ketua DPR," ujar Tahapari.

 

Jika mobil yang biasa (Lexus) sudah kembali normal, maka Ketua DPR akan kembali menggunakan mobil tersebut. Artinya, mobil Jaguar hanya digunakan untuk pengganti mobil àyang sedang berada di bengkel.

Baca "Parlementaria" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...