Komisi XI Berita » Ecky: Menabung Sejak Usia Dini, Indonesia Bisa Lanjutkan Pembangunan Tanpa Utang
Ecky: Menabung Sejak Usia Dini, Indonesia Bisa Lanjutkan Pembangunan Tanpa Utang
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 10 November 2015 06:37:04

Di masa reses, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meresmikan gerakan menabung Simpanan Pelajar (SimPel), yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti Soetiono dan Direktur Bank Central Asia (BCA) Suwignyo Budiman.

Ecky: Menabung Sejak Usia Dini, Indonesia Bisa Lanjutkan Pembangunan Tanpa Utang

Jika sejak kecil sudah terbiasa, menabung akan membudaya di masyarakat, sehingga modal untuk pembangunan bisa cukup tersedia dan kita tidak perlu utang ke asing lagi

 

Senayan - Di masa reses, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meresmikan gerakan menabung Simpanan Pelajar (SimPel), yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti Soetiono dan Direktur Bank Central Asia (BCA) Suwignyo Budiman. 

 

Program SimPel sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada perbankan dan menggalakan budaya menabung. Hanya dengan Rp 5000, pelajar bisa membuka tabungan dan cukup Rp 1000 untuk setoran minimal selanjutnya. Lewat program ini, bank akan jemput bola ke sekolah. 

 

"Tabungan selalu menjadi kunci percepatan pembangunan khususnya bagi negara berkembang. Sayangnya saat ini tingkat literasi melek keuangan maupun inklusifitas perbankan kita masih rendah. Saya berharap semoga program ini sukses mendobrak hambatan tersebut," ujarnya di Jalan Braga, Bandung, Selasa (10/11).

 

Pada sambutannya, politisi PKS ini berharap Program SimPel bisa menjadi gerakan yang terus tumbuh besar untuk mendorong pembangunan nasional. Apa lagi, hari ini bertepatan dengan momentum hari pahlawan, dimana salah satu aktualisasi nilai kepahlawanan saat ini ialah berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. 

 

"Walau nominal tabungannya kecil, tetapi potensi pelajar ini besar, baik secara jumlah maupun prospek ke depannya. Jika sejak kecil sudah terbiasa, menabung akan membudaya di masyarakat, sehingga modal untuk pembangunan bisa cukup tersedia dan kita tidak perlu utang ke asing lagi," tukasnya.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...