Komisi I Berita » Keluarga Pejuang Kemerdekaan Kesulitan Tempat Tinggal, Mana Perhatian Negara?
Keluarga Pejuang Kemerdekaan Kesulitan Tempat Tinggal, Mana Perhatian Negara?
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 10 November 2015 20:21:50

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini, permasalahan tanah negara untuk veteran perang harus dicarikan solusinya secara komprehensif.

Keluarga Pejuang Kemerdekaan Kesulitan Tempat Tinggal, Mana Perhatian Negara?

Memang di satu sisi, Pemerintah butuh rumah dinas untuk tentaranya yang masih aktif. Tapi di sisi lain, bangsa ini juga tidak ingin dicap sebagai bangsa yang tidak menghargai jasa para pahlawannya

 

Senayan - Persoalan tanah negara yang digunakan oleh para purnawirawan veteran perang, para pejuang kemerdekaan dan atau keluarga intinya masih belum ada solusinya. 

 

Beberapa tahun terakhir ini marak terjadi pengosongan tanah negara secara paksa seperti di Jakarta, Semarang, Tasikmalaya, Makasar, dan sejumlah daerah lainnya. 

 

Menyadari permasalahan itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini, permasalahan tanah negara untuk veteran perang harus dicarikan solusinya secara komprehensif.

 

"Memang di satu sisi, Pemerintah butuh rumah dinas untuk tentaranya yang masih aktif. Tapi di sisi lain, bangsa ini juga tidak ingin dicap sebagai bangsa yang tidak menghargai jasa para pahlawannya," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Selasa (10/11).

 

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan bahwa bagi warga negara secara umum saja setiap manusia berhak atas tempat tinggal. 

 

Undang-undang Dasar NRI 1945 

Pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

 

Demikian juga dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 40 berbunyi : "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Apalagi ini menyangkut hak dan nasib keluarga (isteri, anak) para pahlawan yang dulu berjuang merebut kemerdekaan. Sudah seharusnya mereka diberi perhatian khusus. 

 

Komisi I DPR RI sudah membentuk panitia kerja untuk mencari solusi atas polemik rumah negara yang ditempati keluarga para pejuang. Nantinya, panja itu perlu duduk bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TNI dan Bappenas. 

 

"Semoga nanti ketemu solusi yang sama-sama menguntungkan. Tapi yang pasti pada prinsipnya kita sebagai bangsa tetap harus menghormati para pahlawan atas jasanya," tandas anggota dewan dari dapil DI Yogyakarta ini.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...