DPD Berita » Senator Jakarta: Dana Desa Rentan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Politik Pilkada Serentak
Senator Jakarta: Dana Desa Rentan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Politik Pilkada Serentak
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 11 November 2015 07:02:43

Anggota DPD RI Abdul Aziz Kafia berharap dana desa yang akan dicairkan menjelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Senator Jakarta: Dana Desa Rentan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Politik Pilkada Serentak

 

Senayan - Anggota DPD RI Abdul Aziz Kafia berharap dana desa yang akan dicairkan menjelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

 

Dana desa, ditegaskan Senator Provinsi DKI Jakarta ini, penggunaannya harus sesuai dengan program pembangunan dan sesuai dengan amanat UU itu sendiri. Artinya, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, khususnya oleh calon kepala daerah petahana.

 

"Kita tentu berharap jangan sampai dana desa itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pilkada serentak, baik oleh kepala daerah maupun kepala desa. Kan menurut amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana itu harus dicairkan untuk pembangunan di desa," ujarnya dalam Dialog Kenegaraan di Gedung DPD/MPR RI, Jakarta, Rabu (11/11).

 

Dana desa menjadi seksi karena ada uang untuk kepala desa yang nilainya triliunan rupiah. Maka dari itu, wajar kalau terjadi kegagapan atau hampir terjadi perebutan wewenang antara Kemendagri dan Menteri Desa untuk pendistribusian dana desa tersebut. 

 

"Jadi, dana desa memang berpotensi dijadikan tunggangan politik oleh para elite politik sendiri. Untuk itu, DPD RI akan membentuk satgas Pilkada untuk melakukan pengawasan," katanya.

 

Dalam forum yang sama, mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan mengungkapkan jika dana desa itu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pemilu Legislatif tahun 2014. 

 

Pasalnya, UU tentang Desa memang menjadi alat bagi politisi untuk mengeluarkan iming-iming pemberian Rp 1 miliar untuk setiap desa dalam kampanye Pileg dan Pilpres 2014. 

 

"Dana desa menjadi gula-gula khususnya bagi calon petahana dalam Pilkada. Apalagi dana itu banyak berhenti di kabupaten/kota. Hanya saja bupati dan wali kota tidak bisa begitu saja mencairkan dana desa sebelum melengkapi persyaratan," ucapnya.

 

Aparatur desa pun tidak boleh main-main dengan dana desa maupun transfer daerah yang dalam APBN 2016 jumlahnya mencapai Rp 770 triliun.

 

Namun Djohermansyah meyakinkan bahwa dana desa itu sulit disalahgunakan karena dua sebab, yaitu belum turun semua karena terhambat masalah teknis adminsitratif perangkat desa, dan peluang order kepentingan bagi petahana tidak mudah meski politik itu seni segala kemungkinan.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...