Komisi VIII Berita » BPKH Dinilai Bisa Jadi Solusi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Calon Jemaah Haji
BPKH Dinilai Bisa Jadi Solusi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Calon Jemaah Haji
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 12 November 2015 12:20:52

Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih berharap pembahasan mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat diselesaikan tahun depan. Pasalnya, lembaga itu bisa jadi solusi bagi pengelolaan dana bagi hasil yang dialokasikan dari uang calon haji.

BPKH Dinilai Bisa Jadi Solusi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Calon Jemaah Haji

Dengan BPKH, uang calhaj akan dikelola oleh badan tersebut. Setoran calhaj sebesar Rp 25 juta itu kan ada bagi hasilnya. Bagi hasil itu yang nanti akan dikelola dan dipergunakan secara optimal

 

Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih berharap pembahasan mengenai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat diselesaikan tahun depan. Pasalnya, lembaga itu bisa jadi solusi bagi pengelolaan dana bagi hasil yang dialokasikan dari uang calon haji (calhaj). 

 

"Dengan BPKH, uang calhaj akan dikelola oleh badan tersebut. Setoran calhaj sebesar Rp 25 juta itu kan ada bagi hasilnya. Bagi hasil itu yang nanti akan dikelola dan dipergunakan secara optimal,” ujarnya saat bertemu konstituennya di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (12/11). 

 

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah ini menambahkan, dana bagi hasil tersebut selama ini diperuntukkan untuk hal-hal tak langsung yang bersifat pelayanan, seperti balai pengobatan dan daerah kerja di Arab Saudi. 

 

"Selama ini, dana bagi hasil tidak beres pertanggungjawabannya. Calon jemaah yang telah menyetorkan dana hajinya pun tidak pernah dimintai izin dan tidak tahu-menahu mengenai uangnya," tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Tegal, Brebes, dan Kota Tegal ini. 

 

Menurut Fikri, pembentukan BPKH ini adalah amanah dari UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ia berharap BPKH ini, pengelolaan dana haji dapat lebih transparan dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...