Komisi I Berita » Ketua Komisi I Mensinyalir Ada Agenda Mendekonstruksi TNI di Balik International People's Tribunal
Ketua Komisi I Mensinyalir Ada Agenda Mendekonstruksi TNI di Balik International People's Tribunal
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 13 November 2015 14:17:15

Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik mengingatkan bahwa rencana sejumlah aktivis bersama elemen keluarga bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) menggelar pengadilan rakyat atas peristiwa pemberontakan tahun 1965, harus diwaspadai Pemerintah dan semua pihak.

Ketua Komisi I Mensinyalir Ada Agenda Mendekonstruksi TNI di Balik International People's Tribunal

Semua pihak semestinya punya sikap pandang sama tentang sejarah Indonesia dan juga terhadap reformasi TNI yang sudah berjalan baik

 

Senayan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik mengingatkan bahwa rencana sejumlah aktivis bersama elemen keluarga bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) menggelar pengadilan rakyat atas peristiwa pemberontakan tahun 1965, harus diwaspadai Pemerintah dan semua pihak. 

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencium aroma yang sangat kuat ada agenda terselubung di belakang acara tersebut.

 

"Ini akan menjadi pintu masuk bagi gugatan hukum internasional terhadap dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Bagian sejarah masa lalu yang semestinya ditutup rapat jika Indonesia ingin melangkah mantap ke depan," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima redaksi, Jumat (13/11).

 

Mahfuz begitu yakin acara International People's Tribunal atau pengadilan rakyat yang dihelat mulai Selasa (10/11) sampai Jumat (13/11), di Den Haag, Belanda, jadi pintu masuk pihak asing untuk menciptakan destabilitas politik dan mendekonstruksi institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

 

"Semua pihak semestinya punya sikap pandang sama tentang sejarah Indonesia dan juga terhadap reformasi TNI yang sudah berjalan baik," imbuhnya.

 

Ketika kekuatan asing sudah mampu mengontrol elemen-elemen masyarakat sipil, dan masyarakat politik juga semakin terdelegitimasi di era demokrasi liberal, serta elemen-elemen masyarakat ekonomi makin terkooptasi oleh sistem kapitalis dunia, maka yang tersisa adalah institusi TNI. 

 

"Rencana pengadilan rakyat internasional harus dibaca dalam alur skenario ini. Saya tidak habis pikir keterlibatan sejumlah pengacara Indonesia yang juga para tokoh masyarakat sipil dalam agenda ini," tegasnya.

 

Lebih lanjut, Mahfuz dengan tegas meminta Pemerintahan Jokowi tidak bermain api dalam isu kasus 1965, karena itu ibarat hanya pembuka tutup botol saja.

 

International People's Tribunal atau pengadilan rakyat berupaya untuk mengungkap peristiwa pembantaian di Indonesia antara tahun 1965 sampai 1966.

 

Pengadilan rakyat ini dipersiapkan oleh sedikitnya 100 relawan, dan akan dipimpin oleh tujuh hakim berlatar belakang akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan praktisi hukum. Pengadilan akan menghadirkan setidaknya 16 saksi, termasuk sastrawan Martin Aleida.

 

Koordinator Umum Penyelenggara International People's Tribunal, Nursyahbani Katjasungkana berharap Indonesia meminta maaf kepada keluarga korban pembunuhan massal tahun 1965. Hal itu sebagai langkah awal pengakuan terhadap kejahatan kemanusiaan yang melibatkan Pemerintah Indonesia.

 

Sementara itu, Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan tidak tertarik menanggapi International People's Tribunal yang digelar di Den Haag ini. Istana Negara menyatakan, Indonesia memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri. 

 

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, upaya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...