BK Berita » MKD Masih Perlu Data Tambahan untuk Menindaklanjuti Laporan Menteri ESDM
MKD Masih Perlu Data Tambahan untuk Menindaklanjuti Laporan Menteri ESDM
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 16 November 2015 14:16:54

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyatakan pihaknya masih membutuhkan data tambahan berupa rekaman asli percakapan antara pihak PT Freeport Indonesia dengan pengusaha dan anggota dewan yang dimaksud, agar laporan itu bisa ditindaklanjuti.

MKD Masih Perlu Data Tambahan untuk Menindaklanjuti Laporan Menteri ESDM

Sesuai hasil verifikasi, siapa pun yang terkait pasti akan kami panggil. Tapi data yang ada saat ini berupa transkip saja belum cukup. Kita akan kombinasikan juga antara transkrip dengan rekaman yang ada

 

Senayan - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said hari ini melaporkan dugaan pelanggaran kode etik seorang anggota DPR RI terkait proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

 

Dalam laporan yang diterima Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, terlampir transkrip pembicaraan antara Pimpinan PT Freeport Indonesia dengan seorang pengusaha dan anggota DPR aktif periode 2014-2019.

 

Namun, MKD masih membutuhkan data tambahan berupa rekaman asli percakapan antara pihak PT Freeport Indonesia dengan pengusaha dan anggota dewan yang dimaksud, agar laporan itu bisa ditindaklanjuti.

 

"Tadi kita sudah rapat pleno dan anggota kuorum untuk membahas berbagai laporan termasuk laporan Pak Sudirman Said. Sekarang kita menunggu verifikasi dari tenaga ahli, dan kita harapkan Pak Sudirman sesegera mungkin berikan rekaman asli, besok atau lusa supaya tenaga ahli bisa lakukan verifikasi pelaporan tersebut," ujar Junimart di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/11). 

 

Nantinya, MKD juga akan memanggil pimpinan perusahaan tambang terbesar yang ada di Papua tersebut, setelah verifikasi dilakukan.

 

"Sesuai hasil verifikasi, siapa pun yang terkait pasti akan kami panggil. Tapi data yang ada saat ini berupa transkip saja belum cukup. Kita akan kombinasikan juga antara transkrip dengan rekaman yang ada," tegasnya.

 

Berdasarkan mekanisme yang berlaku, MKD akan menggelar rapat pleno lalu kemudian mengumumkan apakah laporan yang masuk ini bisa ditindaklanjuti atau tidak, terhitung 14 hari setelah laporan masuk.

 

Soal nama Politisi Senayan dilaporkan oleh Menteri ESDM pun belum terkuak lebar. Alhasil, spekulasi beredar di publik. Meski begitu, Junimart masih enggan mengungkap nama oknum anggota dewan itu.

 

"Saya tidak berkapasitas untuk membuka siapa nama anggota DPR yang dilaporkan. Jangan paksa kami untuj menjawab spekulasi yang beredar. Tolong kawal kami," tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...