DPR Berita » Disebut Catut Nama Presiden terkait Kontrak PT Freeport, Ini Reaksi Setya Novanto
Disebut Catut Nama Presiden terkait Kontrak PT Freeport, Ini Reaksi Setya Novanto
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 17 November 2015 06:18:09

Teka-teki siapa politisi kuat yang disebut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia perlahan mulai terungkap.

Disebut Catut Nama Presiden terkait Kontrak PT Freeport, Ini Reaksi Setya Novanto
Jurnal Parlemen



Senayan - Teka-teki siapa politisi kuat yang disebut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia perlahan mulai terungkap.

Dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV, Senin (16/11) petang, Sudirman membenarkan bahwa yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI adalah Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Saya sebagai Menteri ESDM melaporkan bahwa ada seorang tokoh publik dari lembaga legislatif mengajak sebuah perusahaan yang tidak dalam kapasitasnya. Padahal, perusahaan tersebut juga tengah bernegosiasi dengan negara," ujarnya dalam sesi wawancara yang dipandu Najwa Shihab.

Menanggapi hal tersebut, Setya Novanto membantah mencatut nama Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertemu dengan Pimpinan PT Freeport Indonesia.

"Saya selaku Pimpinan DPR tidak pernah membawa nama Presiden dan mencatut nama Presiden. Yang saya lakukan tentu demi kepentingan rakyat, termasuk untuk mensejahterakan masyarakat di Papua,," tegasnya di Kantor Wakil Presiden,, Jakarta, Senin (16/11).

Politisi Partai Golkar ini juga menyatakan siap memenuhi panggilan MKD dan menjalani proses yang diperlukan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik.

Menurut keterangan Sudirman Said usai memberikan laporan ke MKD, Politisi Senayan yang dimaksud itu meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Selain itu, oknum yang dilaporkan Menteri ESDM juga disebut meminta PT Freeport Indonesia untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.

Baca "DPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...