DPR Berita » Fadli Zon Bela Politisi Senayan yang Disebut Bertemu dengan Petinggi PT Freeport
Fadli Zon Bela Politisi Senayan yang Disebut Bertemu dengan Petinggi PT Freeport
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 17 November 2015 09:15:24

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan tegas membela Politisi Senayan yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait dugaan mengatasnamakan Presiden dan Wapres dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Fadli Zon Bela Politisi Senayan yang Disebut Bertemu dengan Petinggi PT Freeport

Kita tahu yang selama ini banyak memberikan kelonggaran terhadap Freeport adalah Menteri ESDM

 

Senayan - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan tegas membela Politisi Senayan yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait dugaan mengatasnamakan Presiden dan Wapres dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

 

"Kalau bertemu lalu berbincang dengan petinggi PT Freeport tidak ada yang salah. Anggota DPR bisa ngobrol apa saja, dan dengan siapa saja," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). 

 

Politisi Partai Gerindra ini tidak percaya jika sampai ada permintaan saham dari Politisi Senayan yang diduga Setya Novanto, untuk memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport, seperti yang dituduhkan Sudirman Said. 

 

Fadli Zon malah menuding Sudirman Said hanya melakukan manuver politik untuk menutupi sesuatu. 

 

"Kita tahu yang selama ini banyak memberikan kelonggaran terhadap Freeport adalah Menteri ESDM," katanya.

 

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mempertanyakan sumber rekaman percakapan anggota DPR dengan petinggi PT Freeport Indoneaia yang diperoleh Sudirman Said.

 

"Yang merekam itu siapa? Tidak boleh orang bicara kemudian asal direkam. Kecuali yang merekam itu KPK," tegasnya.

 

Fadli Zon menyebut rekaman itu ilegal dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia pun mendorong anggota DPR yang dimaksud melaporkan balik Sudirman Said ke Kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik serta merekam pembicaraan secara ilegal.

 

Menurut keterangan Sudirman Said usai memberikan laporan ke MKD, Politisi Senayan yang dimaksud itu meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

 

Selain itu, oknum yang dilaporkan Menteri ESDM juga disebut meminta PT Freeport Indonesia untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika.

Baca "DPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...