Dinamika Fraksi Berita » Kawal Aspirasi Masyarakat, Fraksi PKS Luncurkan Program Hari Aspirasi
Kawal Aspirasi Masyarakat, Fraksi PKS Luncurkan Program Hari Aspirasi
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 17 November 2015 14:25:40

Sebagai bentuk konkret untuk menyerap aspirasi rakyat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meluncurkan Program Hari Aspirasi, dimana masyarakat bisa melaporkan langsung berbagai masalah kepada anggota F-PKS.

Kawal Aspirasi Masyarakat, Fraksi PKS Luncurkan Program Hari Aspirasi

Program ini ditujukan dalam rangka optimalisasi tugas anggota DPR RI sebagai pejuang aspirasi rakyat

 

Senayan - Sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI punya kewajiban untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi konstituennya. Namun, bukan perkara mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan kepada wakilnya di Senayan.

 

Sebagai bentuk konkret untuk menyerap aspirasi rakyat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meluncurkan Program Hari Aspirasi, dimana masyarakat bisa melaporkan langsung berbagai masalah kepada anggota F-PKS.

 

"Program ini ditujukan dalam rangka optimalisasi tugas anggota DPR RI sebagai pejuang aspirasi rakyat. Apabila program ini berhasil, kita harapkan menular ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke tingkat DPRD, dan juga diikuti oleh anggota dewan dari partai lain," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Selasa (17/11), di Ruang Pleno F-PKS, Senayan, Jakarta.

 

Dengan adanya Hari Apirasi yang ditetapkan hari Selasa tiap pekannya, Jazuli menegaskan bukan berarti Fraksi PKS tidak menerima keluhan atau masukan dari masyarakat di luar hari aspirasi.

 

Mengenai teknisnya, masyarakat bisa datang langsung ke ruang Fraksi PKS DPR RI, atau bisa menyampaikan pesan melalui portal PKS. Kemudian, Fraksi PKS berkewajiban menyerap, menindaklanjuti, dan melaporkannya dalam rapat komisi dan Rapat Paripurna.

 

"Keluhan masyarakat masih banyak, misalnya masalah pendidikan. Padahal sudah diatur oleh UUD NRI 1945 bahwa anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, tapi masih ada saja masyarakat yang kesulitan mendapatkan pendidikan formal," imbuhnya.

 

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie mendorong seluruh wakilnya yang ada di legislatif berkhidmat untuk rakyat dalam bentuk nyata bukan hanya retorika, salah satunya dengan Program Hari Aspirasi.

Baca "Dinamika Fraksi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...