DPR Berita » Masih Ekspor Konsentrat, Pimpinan DPR Sebut Menteri ESDM Melanggar UU Minerba
Masih Ekspor Konsentrat, Pimpinan DPR Sebut Menteri ESDM Melanggar UU Minerba
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 18 November 2015 11:12:56

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuding Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melakukan pelanggaran atas Undang-undang Minerba, dengan memperpanjang izin ekspor mineral mentah (konsentrat) bagi PT Freeport Indonesia.

Masih Ekspor Konsentrat, Pimpinan DPR Sebut Menteri ESDM Melanggar UU Minerba

Pelanggaran UU itu sangat jelas dan pasti merugikan negara. Jadi sebenarnya Menteri ESDM sudah bisa diperiksa oleh KPK karena merugikan keuangan negara

 

Senayan - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuding Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melakukan pelanggaran atas Undang-undang Minerba, dengan memperpanjang izin ekspor mineral mentah (konsentrat) bagi PT Freeport Indonesia.

 

"Menteri ESDM memperpanjang izin untuk Freeport untuk melakukan ekspor konsentrat, padahal UU Minerba mengatakan tidak boleh. Yang diekspor itu harus yang sudah dimurnikan," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

 

UU Nomor 4 Tahun 2009, sambung Fadli, melarang  ekspor konsentrat setelah 2014. Tapi, Menteri ESDM melanjutkan. Atas dasar itu Fadli mengatakan Kementerian ESDM sudah melanggar UU Minerba. 

 

"Pelanggaran UU itu sangat jelas dan pasti merugikan negara. Jadi sebenarnya Menteri ESDM sudah bisa diperiksa oleh KPK karena merugikan keuangan negara," tegasnya.

 

Politisi Partai Gerindra ini membandingkan dengan PT Aneka Tambang (Antam) yang notabene BUMN Indonesia, tapi tidak boleh melakukan ekspor.

 

"Harusnya kita beriphak pada BUMN agar diprioritaskan. Tapi BUMN kita saja tidak, swasta nasional saja tidak, yang diberi izin hanya Freeport untuk melakukan ekspor tanpa ada smelter, tanpa ada pemurnian dulu," tukasnya.

Baca "DPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...