BK Berita » Ini Penyebab MKD Belum Menindaklanjuti Laporan Menteri ESDM
Ini Penyebab MKD Belum Menindaklanjuti Laporan Menteri ESDM
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 18 November 2015 13:30:13

Dua hari berlalu setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan oknum anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait dugaan pelanggaran kode etik. Namun, laporan itu belum ditindaklanjuti. Apa penyebabnya?

Ini Penyebab MKD Belum Menindaklanjuti Laporan Menteri ESDM

Kita tidak bisa proaktif karena mereka pelapor yang punya kepentingan memberi bukti terkait laporannya

 

Senayan - Dua hari berlalu setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan oknum anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait dugaan pelanggaran kode etik.

 

Namun, sampai hari ini MKD belum menindaklanjuti laporan yang disertai transkrip pembicaraan pihak yang diduga Pimpinan PT Freeport, seorang pengusaha dan seorang Politisi Senayan, lantaran belum ada rekaman pembicaraan aslinya.

 

"Sampai tadi kami cek sekretariat, rekaman asli belum diterima. Kami tidak bisa bekerja tanpa rekaman karena tidak bisa kroscek bukti percakapan untuk sinkronisasi," ujar Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/11).

 

Lanjut politisi PDI Perjuangan ini, dengan lambatnya rekaman yang dibutuhkan MKD untuk keperluan pemeriksaan, maka bakal memperlambat penuntasan kasus ini ke tahap berikutnya.

 

"Kami harap Pak Sudirman sesegera mungkin memberikan rekaman kaset asli. Kabarnya Menteri ESDM baru ke luar negeri, namun sudah memerintahkan Sekjen dan Biro Hukum untuk menyerahkan rekaman ke MKD. Mungkin karena masih sibuk, makanya sampai sekarang kami belum diterima," paparnya.

 

Berdasarkan mekanisme yang berlaku, MKD akan menggelar rapat pleno lalu kemudian mengumumkan apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, terhitung 14 hari setelah laporan masuk. Dalam kasus ini, paling lambat ada keputusan tanggal 30 November.

 

"Kita tidak bisa proaktif karena mereka pelapor yang punya kepentingan memberi bukti terkait laporannya. Kita hanya berharap bukti rekaman segera diberikan ke MKD. Khawatirnya kalau tiba waktu 14 hari, maka laporan ini bisa jadi masalah hukum baru, yaitu fitnah, pencemaran nama baik," tandasnya.

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...