DPD Berita » DPD Usulkan Sejumlah RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2016
DPD Usulkan Sejumlah RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2016
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 18 November 2015 15:00:38

Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016 merupakan agenda penting untuk dipenuhi dalam masa sidang ini. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan 15 Rancangan Undang-undang (RUU) sebagai usul prioritas.

DPD Usulkan Sejumlah RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2016

Seluruh RUU tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi RUU prioritas karena telah memiliki naskah akademik dan siap untuk dibahas

 

Senayan - Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016 merupakan agenda penting untuk dipenuhi dalam masa sidang ini. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan 15 Rancangan Undang-undang (RUU) sebagai usul prioritas.

 

Sejumlah usulan tersebut adalah RUU tentang Wawasan Nusantara, RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah, RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa, lalu RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

 

Kemudian RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, RUU tentang Jalan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, RUU tentang Pertanahan, RUU Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

"Seluruh RUU tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi RUU prioritas karena telah memiliki naskah akademik dan siap untuk dibahas," ujar anggota Komite II DPD Muhammad Afnan Hadikusumo, Rabu (17/11), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Selain 15 usulan tersebut, DPD juga mendorong RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 17/2014 tentanh MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan RUU tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi RUU prioritas tahun 2016.

 

DPD juga melakukan evaluasi terhadap RUU Prioritas Tahun 2015, dan memberikan dua catatan. Pertama, dari 37 RUU yang sudah disepakati DPR, DPD, dan Pemerintah pada 1 Februari 2015, DPD mendapat mandat mempersiapkan RUU tentang Wawasan Nusantara.

 

"RUU tentang Wawasan Nusantara telah selesai disusun dan disampaikan kepada DPR dan Presiden melalui surat Nomor HM.310/5854/DPD/RI/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Oleh karena itu, pembahasannya dapat segera dilaksanakan tahun ini," kata Senator DI Yogyakarta ini.

 

Catatan kedua, DPD mengingatkan ada sejumlah RUU yang telah selesai disusun dan diajukan, yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahub 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

 

Lalu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU tentang Perubahan atas UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dan RUU tentang Perubahan atas UU 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

 

"Akan sangat membantu bila RUU tersebut dapat menjadi acuan atau sandingan bagi pelaksanaan pembahasan di DPR," pungkasnya.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...