DPD Berita » Ketum PGRI Nilai Pemerintah Belum Serius Memperhatikan Masalah Pendidikan
Ketum PGRI Nilai Pemerintah Belum Serius Memperhatikan Masalah Pendidikan
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 18 November 2015 17:46:26

Anggota DPD RI yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menilai permasalahan itu akibat belum adanya keseriusan Pemerintah untuk membenahi sistem pendidikan.

Ketum PGRI Nilai Pemerintah Belum Serius Memperhatikan Masalah Pendidikan

Kalau memang Pemerintahan Jokowi serius ingin membenahi pendidikan nasional, salah satu yang perlu dilakukan adalah memperhatikan kesejahteraan guru

 

Senayan - Meski anggaran untuk pendidikan punya porsi 20 persen atau paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya, masalah pendidikan masih saja terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

 

Anggota DPD RI yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menilai permasalahan itu akibat belum adanya keseriusan Pemerintah untuk membenahi sistem pendidikan.

 

"Pendidikan kita ini belum memiliki arah yang jelas. Setiap pergantian kepemimpinan nasional dan pergantian menteri, kurikulum pendidikan selalu berubah. Termasuk kebijakan terhadap guru honorer, yang akan diangkat menjadi guru tetap atau pegawai negeri sipil, tapi nasibnya hingga kini mengambang," ujarnya dalam Dialog Kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/11).

 

Kebijakan Kemendikbud RI yang sekarang, lanjut Senator Jawa Tengah ini, seperti anak memberi bunga kepada guru dalam memperingati Hari Guru Nasional. 

 

"Faktanya di lapangan masih banyak guru honorer yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau memang Pemerintahan Jokowi serius ingin membenahi pendidikan nasional, salah satu yang perlu dilakukan adalah memperhatikan kesejahteraan guru," ucapnya.

 

Khusus soal guru honorer, kata Sulistyo, pada 15 September 2015 Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi menyatakan akan mengangkat guru honorer sebagai PNS, tapi belakangan menyerahkannya ke DPR RI, karena Menpan dan RB tidak memiliki hak anggaran. 

 

"Karena Pak Yuddy mengembalikannya ke DPR RI, maka janji pengangkatan guru honorer sebagai PNS dalam APBN 2016 itu hilang," serunya.

 

Berdasarkan catatannya, ada ratusan guru yang akan diangkat sebagai PNS tahun depan, lalu sebanyak 439.956 ribu akan diangkat 4 tahun mendatang, dan 1.100 juta guru honorer di bawah Mendikbud dan Menag yang statusnya tidak jelas.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...