Interupsi Berita » Hasanuddin: Lebih Terhormat Setya Novanto Letakkan Jabatan Ketua DPR
Hasanuddin: Lebih Terhormat Setya Novanto Letakkan Jabatan Ketua DPR
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 19 November 2015 11:44:43

Politisi senior PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin meminta Setya Novanto meletakkan jabatan Ketua DPR RI periode 2014-2019, sehubungan dengan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Hasanuddin: Lebih Terhormat Setya Novanto Letakkan Jabatan Ketua DPR

Ketua DPR adalah jabatan terhormat dan menjadi lambang kehormatan DPR juga lambang kehormatan rakyat dan negara. Makanya saya sarankan Setya Novanto mengundurkan diri secara terhormat

 

Senayan - Politisi senior PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin meminta Setya Novanto meletakkan jabatan Ketua DPR RI periode 2014-2019, sehubungan dengan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

 

Berita terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menjadi sorotan publik setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), disusul kemudian dengan data rekaman pembicaraan pertemuan antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha migas Riza Chalid. 

 

"Ini sudah menjadi pembicaraan hangat di publik, bahkan di ranah internasional, sementara jabatan Ketua DPR adalah jabatan terhormat dan menjadi lambang kehormatan DPR juga lambang kehormatan rakyat dan negara. Makanya saya sarankan Setya Novanto mengundurkan diri secara terhormat," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Kamis (19/11).

 

Tetap bertahan dengan berbagai macam argumentasi, menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, juga akan sia-sia karena rakyat sudah menganggapnya tidak terhormat lagi. Bahkan dengan terus mempertahankan jabatannya, maka seluruh intitusi DPR akan tercemar.

 

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, Maroef sebagai mantan perwira intelejen bisa jadi masih punya bukti bukti lain yang mungkin akan dibuka pada saatnya nanti, jadi sulit bagi Novanto untuk berkelit.

 

"Dalam kasus ini, siapa pun bisa saja berkelit pertemuan itu dilakukan demi bangsa dan negara, demi Rakyat Papua atau yang lainnya. Atau bisa saja MKD tidak menemukan pelanggaran etika karena semua anggota MKD kan juga politisi yang bisa saja subjektif dalam membuat kesimpulan. Artinya, bisa jadi pemahaman etika akan dikalahkan oleh kepentingan politik sesaat," tandasnya.

Baca "Interupsi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...