MPR Berita » Pilkada Langsung Lebih Banyak Negatifnya Daripada Manfaatnya?
Pilkada Langsung Lebih Banyak Negatifnya Daripada Manfaatnya?
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 19 November 2015 20:19:56

Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar memandang Pilkada langsung lebih banyak sisi negatifnya ketimbang manfaatnya. Salah satu yang mencolok adalah minimnya pemimpin yang berkualitas.

Pilkada Langsung Lebih Banyak Negatifnya Daripada Manfaatnya?

 

Senayan - Akhir tahun 2015, sejumlah daerah bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih berhak mememberikan suara untuk pasangan calon kepala daerah.

 

Namun, Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar memandang Pilkada langsung lebih banyak sisi negatifnya ketimbang manfaatnya. Salah satu yang mencolok adalah minimnya pemimpin yang berkualitas.

 

"Tahun ini merupakan satu dasawarsa Pilkada langsung diselenggarakan. Sayangnya ini belum sesuai dengan harapan sehingga perlu ditinjau kembali. Semua tentu menginginkan Pilkada menghasilkan pimpinan yang berkualitas," ujarnya dalam acara bedah buku Pilkada: Penuh Euforia Miskin Makna, Kamis (19/11), di Perpustakaan MPR, Jakarta.

 

Rully menukil Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Pilkada dipilih secara demokratis sedang Pilpres dilakukan secara langsung. Diakui dalam era reformasi ada semangat untuk melaksanakan demokrasi secara terbuka. 

 

Hal inilah yang menjadi penyebab Pilkada akhirnya juga dilakukan secara langsung dengan asumsi kalau dipilih oleh orang banyak akan bagus.

 

Pilkada langsung mulai diterapkan sejak tahun 2005. Dalam rentang waktu tahun 2005-2009, sudah terjadi 350-an Pilkada. “Setiap minggu bahkan setiap hari ada Pilkada. Tak ada hari tanpa Pilkada," imbuhnya.

 

Lima tahun pertama, menurut Rully, memang belum ada masalah. Namun pada tahun 2007 mulai ada yang mengeluhkan soal Pilkada, sehingga pada tahun 2014 ada upaya untuk mengevaluasi Pilkada. 

 

Evaluasi itu karena dalam perkembangannya, rakyat memilih calon kepala daerah karena uang. Hal itu merupakan efek domino sebab rakyat merasa calon yang terpilih menjadi kepala daerah akan lupa janji manis saat kampanye.

 

Dilihat dari taraf ekonomi dan pendidikan, masyarakat Indonesia memang masih rendah. Pendapatan perkapita masih rendah dan banyak yang cuma lulusan SD dan atau SMP. Hal inilah yang membuat kualitas demokrasi dan Pilkada belum sesuai harapan. 

 

"Faktor ekonomi dan pendidikan yang masih belum menggembirakan membuat adanya transaksional dalam Pilkada," tegas politisi dari Partai Golkar ini.

 

Lebih lanjut, Rully menilai bangsa ini masih dalam masa transisi sehingga perlu dikawal jangan sampai proses demokrasi ini dirusak oleh politik uang.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...