Interupsi Berita » Bantu Setya Novanto, Golkar Beri Arahan Anggota Fraksi yang Duduk di MKD
Bantu Setya Novanto, Golkar Beri Arahan Anggota Fraksi yang Duduk di MKD
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 20 November 2015 11:40:32

Partai Golongan Karya menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota fraksi yang menjabat Ketua DPR RI, Setya Novanto, kepada mekanisme yang berlaku di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Bantu Setya Novanto, Golkar Beri Arahan Anggota Fraksi yang Duduk di MKD

Pak Novanto adalah anggota Fraksi Golkar, jadi secara etika kami harus menunjukan etika politik yang baik dengan membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan

 

Senayan - Partai Golongan Karya menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota fraksi yang menjabat Ketua DPR RI, Setya Novanto, kepada mekanisme yang berlaku di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

 

"Pak Novanto adalah anggota Fraksi Golkar, jadi secara etika kami harus menunjukan etika politik yang baik dengan membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Ade Komarudin, di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (20/11).

 

Bantuan yang dimaksud, lanjut Ade, nantinya akan dilakukan secara teknis oleh anggota F-PG duduk di MKD. "Tentu kami harus membantu Pak Novanto sesuai koridor dan etika yang berlaku," katanya.

 

Berdasarkan mekanisme yang berlaku, MKD akan menggelar rapat pleno lalu kemudian mengumumkan apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, terhitung 14 hari setelah laporan masuk. Dalam kasus ini, paling lambat ada keputusan tanggal 30 November.

 

"Di MKD ada mekanismenya dan kita menghendaki transparansi. Bantuan kita lewat anggota fraksi yang duduk di MKD adalah hak kami, bukan intervensi. Sekarang kita tunggu saja hasilnya setelah 14 hari," tegas Ade.

 

Senada dengan Ketua F-PG, Ketua Umum Partai Golkar pun meminta semua pihak menghormati proses yang berlangsung di MKD.

 

"Kan sudah ada MKD, jadi kita tunggu saja hasilnya setelah bersidang dengan baik. Yang jelas kita serahkan sepenuhnya persoalan ini kepada MKD," serunya.

 

Senin (16/11), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan dugaan pelanggaran kode etik seorang Politisi Senayan yang diduga Setya Novanto, terkait proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca "Interupsi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...