MPR Berita » Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
Penulis : - Editor : Sabtu, 2 Februari 2013 17:33:40
Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Niat melakukan swasembada daging tanpa dibarengi kebijakan menutup keran impor daging hanya akan menjadi janji politik pepesan kosong.

Jakarta - Pemenuhan kebutuhan daging sapi di dalam negeri dengan cara impor mencerminkan sektor ini telah dimasuki 'mafia daging' yang erat kaitannya dengan kapitalisme global.

"MPR dalam melihat kasus kelangkaan daging nasional dan kebijakan impor yang mengakibatkan mahalnya harga daging di dalam negeri sebagai suatu aspek bekerjanya sistem kapitalisme global," ujar Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI Achmad Basarah kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/2).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, kapitalis global bekerja sama dengan kaum birokrat komprador yang menjadi kaki tangan kepentingan asing. Akibatnya, sentra-sentra pengelolaan  peternakan sapi dalam negeri, baik oleh industri maupun oleh rakyat mengalami defisit.

"Suatu hal yang mustahil terjadi dalam suatu negeri yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebagian besar hidup sebagai petani seperti di Indonesia ini. Singkatnya, kebijakan impor daging merupakan satu kesatuan skenario dimatikannya secara sistemik industri peternakan sapi nasional," ujarnya.

Basarah menambahkan, kegiatan impor daging sapi yang hingga kini masih terus berlangsung membuktikan program swasembada daging belum tercapai. Hal ini lantaran kebijakan untuk menuju arah swasembada daging, masih banyak yang perlu dipertanyakan, baik dari sisi konsistensi, keberpihakan pada peternak lokal, dan kebijakan pendukung program tersebut.

"Niat melakukan swasembada daging tanpa dibarengi kebijakan menutup keran impor daging hanya akan menjadi janji politik pepesan kosong," tegasnya.

Soal langkah KPK membongkar kasus suap impor daging, Basarah mengatakan penegakan hukum atas dugaan korupsi dalam kasus impor daging ini harus mempunyai manfaat bagi kepentingam rakyat untuk mendapatkan kembali ketersediaan daging nasional dengan harga yang terjangkau agar gizi rakyat dapat diperbaiki.

Baca "MPR" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer