MPR Berita » Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Sabtu, 2 Februari 2013 17:33:40
Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Niat melakukan swasembada daging tanpa dibarengi kebijakan menutup keran impor daging hanya akan menjadi janji politik pepesan kosong.

Jakarta - Pemenuhan kebutuhan daging sapi di dalam negeri dengan cara impor mencerminkan sektor ini telah dimasuki 'mafia daging' yang erat kaitannya dengan kapitalisme global.

"MPR dalam melihat kasus kelangkaan daging nasional dan kebijakan impor yang mengakibatkan mahalnya harga daging di dalam negeri sebagai suatu aspek bekerjanya sistem kapitalisme global," ujar Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI Achmad Basarah kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/2).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, kapitalis global bekerja sama dengan kaum birokrat komprador yang menjadi kaki tangan kepentingan asing. Akibatnya, sentra-sentra pengelolaan  peternakan sapi dalam negeri, baik oleh industri maupun oleh rakyat mengalami defisit.

"Suatu hal yang mustahil terjadi dalam suatu negeri yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebagian besar hidup sebagai petani seperti di Indonesia ini. Singkatnya, kebijakan impor daging merupakan satu kesatuan skenario dimatikannya secara sistemik industri peternakan sapi nasional," ujarnya.

Basarah menambahkan, kegiatan impor daging sapi yang hingga kini masih terus berlangsung membuktikan program swasembada daging belum tercapai. Hal ini lantaran kebijakan untuk menuju arah swasembada daging, masih banyak yang perlu dipertanyakan, baik dari sisi konsistensi, keberpihakan pada peternak lokal, dan kebijakan pendukung program tersebut.

"Niat melakukan swasembada daging tanpa dibarengi kebijakan menutup keran impor daging hanya akan menjadi janji politik pepesan kosong," tegasnya.

Soal langkah KPK membongkar kasus suap impor daging, Basarah mengatakan penegakan hukum atas dugaan korupsi dalam kasus impor daging ini harus mempunyai manfaat bagi kepentingam rakyat untuk mendapatkan kembali ketersediaan daging nasional dengan harga yang terjangkau agar gizi rakyat dapat diperbaiki.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...