MPR Berita » Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
Penulis : - Editor : Sabtu, 2 Februari 2013 17:33:40
Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Niat melakukan swasembada daging tanpa dibarengi kebijakan menutup keran impor daging hanya akan menjadi janji politik pepesan kosong.

Jakarta - Pemenuhan kebutuhan daging sapi di dalam negeri dengan cara impor mencerminkan sektor ini telah dimasuki 'mafia daging' yang erat kaitannya dengan kapitalisme global.

"MPR dalam melihat kasus kelangkaan daging nasional dan kebijakan impor yang mengakibatkan mahalnya harga daging di dalam negeri sebagai suatu aspek bekerjanya sistem kapitalisme global," ujar Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI Achmad Basarah kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/2).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, kapitalis global bekerja sama dengan kaum birokrat komprador yang menjadi kaki tangan kepentingan asing. Akibatnya, sentra-sentra pengelolaan  peternakan sapi dalam negeri, baik oleh industri maupun oleh rakyat mengalami defisit.

"Suatu hal yang mustahil terjadi dalam suatu negeri yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebagian besar hidup sebagai petani seperti di Indonesia ini. Singkatnya, kebijakan impor daging merupakan satu kesatuan skenario dimatikannya secara sistemik industri peternakan sapi nasional," ujarnya.

Basarah menambahkan, kegiatan impor daging sapi yang hingga kini masih terus berlangsung membuktikan program swasembada daging belum tercapai. Hal ini lantaran kebijakan untuk menuju arah swasembada daging, masih banyak yang perlu dipertanyakan, baik dari sisi konsistensi, keberpihakan pada peternak lokal, dan kebijakan pendukung program tersebut.

"Niat melakukan swasembada daging tanpa dibarengi kebijakan menutup keran impor daging hanya akan menjadi janji politik pepesan kosong," tegasnya.

Soal langkah KPK membongkar kasus suap impor daging, Basarah mengatakan penegakan hukum atas dugaan korupsi dalam kasus impor daging ini harus mempunyai manfaat bagi kepentingam rakyat untuk mendapatkan kembali ketersediaan daging nasional dengan harga yang terjangkau agar gizi rakyat dapat diperbaiki.

Baca "MPR" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer