MPR Berita » Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
Penulis : - Editor : Sabtu, 2 Februari 2013 17:33:40
Impor Daging dan Skenario Mematikan Industri Peternakan Sapi
JurnalParlemen/Hadi Rahman

Niat melakukan swasembada daging tanpa dibarengi kebijakan menutup keran impor daging hanya akan menjadi janji politik pepesan kosong.

Jakarta - Pemenuhan kebutuhan daging sapi di dalam negeri dengan cara impor mencerminkan sektor ini telah dimasuki 'mafia daging' yang erat kaitannya dengan kapitalisme global.

"MPR dalam melihat kasus kelangkaan daging nasional dan kebijakan impor yang mengakibatkan mahalnya harga daging di dalam negeri sebagai suatu aspek bekerjanya sistem kapitalisme global," ujar Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI Achmad Basarah kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/2).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, kapitalis global bekerja sama dengan kaum birokrat komprador yang menjadi kaki tangan kepentingan asing. Akibatnya, sentra-sentra pengelolaan  peternakan sapi dalam negeri, baik oleh industri maupun oleh rakyat mengalami defisit.

"Suatu hal yang mustahil terjadi dalam suatu negeri yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebagian besar hidup sebagai petani seperti di Indonesia ini. Singkatnya, kebijakan impor daging merupakan satu kesatuan skenario dimatikannya secara sistemik industri peternakan sapi nasional," ujarnya.

Basarah menambahkan, kegiatan impor daging sapi yang hingga kini masih terus berlangsung membuktikan program swasembada daging belum tercapai. Hal ini lantaran kebijakan untuk menuju arah swasembada daging, masih banyak yang perlu dipertanyakan, baik dari sisi konsistensi, keberpihakan pada peternak lokal, dan kebijakan pendukung program tersebut.

"Niat melakukan swasembada daging tanpa dibarengi kebijakan menutup keran impor daging hanya akan menjadi janji politik pepesan kosong," tegasnya.

Soal langkah KPK membongkar kasus suap impor daging, Basarah mengatakan penegakan hukum atas dugaan korupsi dalam kasus impor daging ini harus mempunyai manfaat bagi kepentingam rakyat untuk mendapatkan kembali ketersediaan daging nasional dengan harga yang terjangkau agar gizi rakyat dapat diperbaiki.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...