Interupsi Berita » Sohibul Iman Minta Pemerintah Menjamin Pendidikan Dasar Gratis
Sohibul Iman Minta Pemerintah Menjamin Pendidikan Dasar Gratis
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Minggu, 22 November 2015 12:03:18

Anggota Komisi X DPR RI, Mohamad Sohibul Iman meminta pemerintah menuntaskan kewajiban pendidikan dasar gratis sembilan tahun.

Sohibul Iman Minta Pemerintah Menjamin Pendidikan Dasar Gratis
Jurnal Parlemen

 

Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Mohamad Sohibul Iman meminta pemerintah menuntaskan kewajiban pendidikan dasar gratis sembilan tahun.

 

Sohibul menegaskan bahwa amanat UUD NRI 1945 menyebutkan jika pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar dari SD hingga SMP.  

 

"Wajib belajar dalam konstitusi kita sembilan tahun yang wajib dibiayai pemerintah," ujarnya dalam pertemuan dengan Kepala Sekolah Islam Terpadu se-Indonesia, di Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/11). 

 

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengkritik, wajib belajar sembilan tahun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya gratis. "Istilahnya gratis tapi bayar," sindirnya. 

 

Saat kewajiban pendidikan dasar sembilan tahun belum sepenuhnya terwujud, pemerintah sudah menjanjikan pendidikan gratis hingga SMA dan sederajat. 

 

"Bagi saya itu mustahil. Melaksanakan amanah sembilan tahun saja belum tuntas," seru Presiden DPP PKS.

 

Mantan rektor Universitas Paramadina ini lantas mencontohkan bagaimana sistem pendidikan dasar di Jepang, di mana pemerintahnya benar-benar membebaskan seluruh biaya sekolah sampai tingkat SMP sederajat. 

 

"Di sana pulang dari daftar sekolah langsung bawa peralatan sekolah dari alas kaki sampai tutup kepala. Semuanya gratis. Kalau sekolah seharian penuh diberi makan," imbuh politisi yang meraih gelar doktor di Jepang itu.

 

Sohibul melanjutkan, jika negara benar-benar menggratiskan semua biaya sekolah dasar, maka orang tua akan punya tanggung jawab menyekolahkan anaknya hingga tingkat perguruan tinggi.

 

"Ibaratnya dari kecil sampai SMP sudah diberi sama negara, maka orang tua berkewajiban menyekolahkan anaknya di tingkat tinggi," tukasnya.

Baca "Interupsi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...