Interupsi Berita » Anggota Komisi IX F-PDIP Desak Presiden Jokowi Cabut PP 78/2015
Anggota Komisi IX F-PDIP Desak Presiden Jokowi Cabut PP 78/2015
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 24 November 2015 12:05:01

Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka dengan tegas menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diluncurkan Pemerintah Jokowi tidak sejalan dengan janji kampanye Pilpres tentang Trilayak bagi pekerja.

Anggota Komisi IX F-PDIP Desak Presiden Jokowi Cabut PP 78/2015
Jurnal Perlemen

PP ini bagi saya adalah praktik liberalisme yang terjadi di sektor ketenagakerjaan, dengan meniadakan komponen hidup layak, menghapus survei pasar, dan meniadakan peran dewan pengupahan

 

Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka dengan tegas menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diluncurkan Pemerintah Jokowi tidak sejalan dengan janji kampanye Pilpres tentang Trilayak (kerja layak, upah layak dan hidup layak) bagi pekerja.

 

"PP 78/2015 justru menunjukkan potret politik upah murah yang dijalankan Pemerintah Jokowi. Padahal, gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN tinggal hitungan hari dibuka. Saya melihat semakin dekat justru semakin liberal sistem yang ada di dalam negeri. Tidak ada proteksi bagi rakyat sendiri. Kalau lihat negara lain, meski era pasar bebas, bukan berarti tidak ada perlindungan bagi rakyat sendiri, khususnya rakyat pekerja," ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (24/11).

 

Formulasi pengupahan yang digunakan Pemerintah Jokowi, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, dirancang sedemikian rupa sehingga kenaikan upah tak lebih dari 10 persen per tahun. Metode dan rumusan yang digunakan menafikan faktor nilai tukar, harga energi dan inflasi real. 

 

Akibatnya prosentase kenaikan upah yang tak boleh lebih dari 10 persen berbanding terbalik dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan ongkos hidup lainnya yang harus dikeluarkan para pekerja. 

 

"PP ini bagi saya adalah praktik liberalisme yang terjadi di sektor ketenagakerjaan, dengan meniadakan komponen hidup layak, menghapus survei pasar, dan meniadakan peran dewan pengupahan," imbuhnya.

 

PP Pengupahan Pemerintah Jokowi juga terindikasi memberangus keberadaan lembaga tripartit nasional (pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja), dalam relasi industrial. Dialog sosial dalam lembaga tripartit yang seharusnya terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian pengejawantahan musyawarah mufakat, secara terang-terangan dipangkas habis. 

 

Di negara lain, termasuk yang industrinya kuat, forum dan lembaga tripartit adalah salah satu pilar dalam industrialisasi.

 

Mulai hari ini, Selasa (24/11), berbagai elemen buruh di 22 propinsi dan 200 kab/kota akan melakukan pemogokan nasional selama empat hari hingga Jumat (27/11) mulai pukul 08.00 sampai 18.00 WIB, dengan tuntutan utama pencabutan PP 78/2015 tentang Pengupahan.

 

"Saya mendukung kaum buruh dan pekerja Indonesia yang mendesak Pemerintah Jokowi untuk segera mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tetapkan upah layak, dan turunkan harga kebutuhan pokok," tandasnya.

Baca "Interupsi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...