Peristiwa Berita » Dukungan Pengusaha Senior Mengarah pada Rosan Perkasa Roeslani untuk Kadin 1
Dukungan Pengusaha Senior Mengarah pada Rosan Perkasa Roeslani untuk Kadin 1
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 24 November 2015 13:32:55

Dukungan luas muncul dari berbagai kalangan atas pencalonan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020. Beberapa pengusaha senior yang juga dikenal sebagai sesepuh Kadin Indonesia turut mengutarakan dukungan.

Dukungan Pengusaha Senior Mengarah pada Rosan Perkasa Roeslani untuk Kadin 1

Rosan adalah salah satu dari generasi baru ini. Sudah saatnya Kadin dipercayakan kepada mereka

 

Bandung - Dukungan luas muncul dari berbagai kalangan atas pencalonan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2020. Beberapa pengusaha senior yang juga dikenal sebagai sesepuh Kadin Indonesia turut mengutarakan dukungan. 

 

Mereka adalah Syarif Cicip Sutardjo, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Abdul Latief, pengusaha senior sekaligus pendiri HIPMI, Agus Kartasasmita, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia serta tiga mantan Ketua Umum Kadin, yaitu Aburizal Bakrie, Adi Putra Taher, dan MS Hidayat.

 

Para sesepuh Kadin itu memuji Rosan dan mendukung langkahnya untuk menjadi ketua umum. Cicip berkisah, dia mengenal Rosan sejak masuk sebagai anggota Hipmi. Dia menggambarkan Rosan saat itu sebagai pemuda yang bersahaja, ulet dan tabah. 

 

"Waktu itu Rosan bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, berkat keuletan dan ketabahannya, kita semua bisa lihat siapa dia," kata Cicip.

 

Sedangkan Abdul Latief lebih menyoroti sisi regenerasi dalam kepemimpinan Kadin sebgaimana yang terlihat pada perekenomian nasional secara umum. Latief melihat ekonomi nasional banyak terbantu dengan kehadiran sejumlah orang muda yang mumpuni dalam visi bisnis, cerdas dalam pemahaman ilmu ekonomi dan kreatif dalam membaca peluang. 

 

"Rosan adalah salah satu dari generasi baru ini. Sudah saatnya Kadin dipercayakan kepada mereka," sambung Abdul Latief. Beberapa nama generasi baru pengusaha yang disebutkan turut hadir mendukung Rosan. Di antara mereka, Sandiaga Uno, Wisnu Wardhana, M Lutfi, Erwin Aksa, dan Boy Thohir.

 

Pandangan serupa disampaikan MS Hidayat. Menurut Kang Hi, sapaan Hidayat, selain sosok yang cerdas, Rosan sudah mempersiapkan pencalonan secara matang. Hal itu terlihat dari kehadiran 30 ketua Kadin Provinsi dan puluhan ketua asosiasi pengusaha serta dukungan massif dari para pelaku usaha yang hadir. 

 

"Rosan sosok yang paling qualified. Siapa pun yang menyaksikan dukungan saat ini tidak perlu ragu lagi siapa calon ketua umum berikut," kata Kang Hi dalam sambutannya.

 

Menanggapi dukungan pada dirinya, Rosan menyatakan kesiapan mengemban kepercayaan yang diberikan. Penguatan peran dan fungsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di seluruh wilayah Indonesia merupakan agenda prioritas yang bakal dikerjakan Rosan Perkasa Roeslani (RPR), apabila dipercaya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015-2020.

 

"Insya Allah kalau diberi amanah, program pertama yang akan saya kerjakan adalah fasilitasi dan penguatan Kadin di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Itu karena Kadin adalah mitra sejajar pemerintah baik pusat maupun daerah," ujarnya jelang pemilihan Ketum dalam Munas VII Kadin Indonesia, Selasa (24/11/2015), di Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat.

 

Di level pemerintah daerah, lanjut bos Grup Recapital ini, adalah tugas Kadin Provinsi untuk memberikan masukan dan saran yang membawa kepentingan usaha. Oleh karena itu ke depan Kadin Indonesia ingin memberikan penguatan jaringan dengan menggunakan informasi teknologi (IT).

 

"Penerapannya, Kadin Daerah harus memberikan laporan makro ekonomi, bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan satu tahun. Bukan hanya dari makro ekonomi secara global, tapi kita juga mengambil contoh laporan perekonomian di daerah misalnya Sumatera Utara yang nanti disebarkan ke seluruh Kadin, sehingga Kadin di seluruh daerah mengerti potensi masing-masing daerah dan mungkin mereka bisa bersinergi dengan provinsi lain," papar RPR.

 

Lebih lanjut, Rosan menginginkan Kadin benar-benar sebagai mitra kerja yang sejajar dengan pemerintah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987.

 

"Sejauh ini, usulan dari Kadin belum sepenuhnya sejajar pemerintah. Misalnya sebelum mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, kita memang diajak diskusi beberapa kali, tapi saya melihat Kadin harus lebih aktif lagi," tegasnya.

 

Idealnya, sambung pria yang menjabat Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Perbankan dan Finansial periode 2010-2015, dalam memberikan masukan kepada pemerintah tetap harus ada masukan dari semua dunia usaha baik dari asosiasi, BUMN, dan koperasi secara komprehensif.

 

"Karena Kadin adalah induk organisasi seluruh dunia usaha di Indonesia, jadi kita harus benar-benar menguasai bidangnya dulu. Memberi masukan ke pemerintah kalau kita tidak menguasai dan memahami secara makro dan implementasi operasionalnya, tentu tidak akan tepat sasaran. Makanya tidak bisa disalahkan juga kalau pemerintah tidak mendengar masukan kita secara keseluruhan," tandas Rosan.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...