Interupsi Berita » Kata Maruarar Sirait, Satu Tahun Jokowi-JK Kondisi Politik Semakin Stabil
Kata Maruarar Sirait, Satu Tahun Jokowi-JK Kondisi Politik Semakin Stabil
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 25 November 2015 07:01:34

Dalam satu tahun ini, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dan menunjukkan beberapa perbaikan. Tentu saja perbaikan ini harus diapresiasi. Pun demikian bila ada kekurangan, pemerintah tak perlu segan untuk menerima masukan dari publik dan lalu memperbaikinya lagi.

Kata Maruarar Sirait,  Satu Tahun Jokowi-JK Kondisi Politik Semakin Stabil

Kita harus banyak mendengar. Kalau ada kekurangan, kita juga tidak segan mendengar masukan dan memperbaikinya

 

Jakarta -  Dalam satu tahun ini, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dan menunjukkan beberapa perbaikan. Tentu saja perbaikan ini harus diapresiasi. Pun demikian bila ada kekurangan, pemerintah tak perlu segan untuk menerima masukan dari publik dan lalu memperbaikinya lagi.

 

"Kita harus banyak mendengar. Kalau ada kekurangan, kita juga tidak segan mendengar masukan dan memperbaikinya," ujar politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, dalam diskusi dengan tema "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja" yang digelar The Habibie Center di Hotel Le Meredien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (24/11) malam.

 

Terkait dengan kebijakan ekonomi, anggota Komisi XI ini meminta pemerintah tak perlu membuat target ekonomi yang terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tak terlalu baik. Target ekonomi harus dibuat realistis sehingga tak ada pengusaha yang merasa dikejar-kejar petugas pajak untuk memenuhi target tersebut. Artinya, pemerintah harus membuat ekonomi semakin kondusif.

 

Di bidang hukum, Maruarar mengatakan bahwa penegakkan hukum harus dilakukan tanpa harus membuat kegaduhan. Di awal-awal pemerintahan, terkait dengan masalah hukum ini, memang ada perbedaan di antara Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kini, Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin bersinergi.

 

"Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini," ungkap pria yang akrab disapa Ara.

 

Terkait dengan kondisi politik, Maruarar mengatakan bahwa memang di awal-awal tranisi pemerintahan, dikotomi politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) cukup terasa. Namun, kini sudah sangat cair sehingga misalnya banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR. Misalnya terkait dengan APBNP 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.

 

"Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil," kata anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

 

Sementara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf menilai bahwa pada tahun pertama pemerintahan, Jokowi-JK dihadapkan dengan kurang kompaknya kabinet Kerja. Kekompakan ini menjadi tontonan publik yang justru merugikan pemerintah itu sendiri.

 

Meski begitu, legislator asal Lampung ini mengapresisi kinerja Jokowi-JK yang berani membuat kebijakan yang belum pernah dilakukan Presiden sebelumnya, yakni berani mengeksekusi mati para bandar narkoba dan berani menegakkan kedaulatan laut yang diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi puji Astuti meskipun ini belum menyelesaikan masalah utama, yaitu  mensejahterkan para nelayan.

 

"Usaha itu tetap dilakukan dengan menaikan anggaran Kementerian Kelautan. Itu merupakan langkah yang tepat," tandasnya.

Baca "Interupsi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...