BK Berita » MKD Positif Lanjutkan Dugaan Pelanggaran Ketua DPR terkait Freeport ke Persidangan
MKD Positif Lanjutkan Dugaan Pelanggaran Ketua DPR terkait Freeport ke Persidangan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 25 November 2015 07:35:23

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo terkait proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto bisa dilanjutkan ke proses persidangan.

MKD Positif Lanjutkan Dugaan Pelanggaran Ketua DPR terkait Freeport ke Persidangan

Sidang secepatnya dalam waktu dekat ini, mungkin dalam satu atau dua hari ini. Bisa terbuka atau tertutup sesuai kesepakatan sidang nanti

 

Senayan - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo terkait proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto bisa dilanjutkan ke proses persidangan. 

 

Hal tersebut diputuskan setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan ahli tata bahasa soal legal standing pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD. 

 

"Masalah legal standing selesai, maka bisa dilanjutkan dalam sidang. Kan sudah dijelaskan, pengaduan oleh menteri tadi boleh sesuai dengan penjelasan ahli bahasa, jadi tak ada masalah," ujar anggota MKD Dadang S Muchtar usai rapat MKD di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11). 

 

Menurut politisi PAN itu, sidang akan dilakukan dalam waktu dekat dan bisa berjalan terbuka untuk umum apabila mendapat persetujuan para anggota sidang. 

 

"Sidang secepatnya dalam waktu dekat ini, mungkin dalam satu atau dua hari ini. Bisa terbuka atau tertutup sesuai kesepakatan sidang nanti," tegasnya. 

 

Soal alat bukti, Dadang menegaskan MKD belum akan membahasnya saat ini. Verifikasi alat bukti akan dilakukan saat sidang nanti. 

 

"Kalau soal bukti nanti saat sidang bukan sekarang ya," pungkasnya.

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...