Komisi IX Berita » Ada Pasal yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, Poksi IX F-PKS Tolak PP Pengupahan
Ada Pasal yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, Poksi IX F-PKS Tolak PP Pengupahan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 26 November 2015 09:13:26

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar menyatakan penolakan terhadap sebagian pasal dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Itu lantaran beberapa pasal PP tersebut bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.

Ada Pasal yang Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, Poksi IX F-PKS Tolak PP Pengupahan
Jurnal Parlemen

Sejak awal Poksi IX Fraksi PKS menolak pembahasan PP ini, termasuk saat Rancangan Peraturan Pemerintah ini dibahas. Oleh karena substansi dan prosesnya tidak dijalani dengan baik oleh pemerintah

 

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar menyatakan penolakan terhadap sebagian pasal dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Itu lantaran beberapa pasal PP tersebut bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

"Sejak awal Kelompok Komisi (Poksi) IX Fraksi PKS menolak pembahasan PP ini, termasuk saat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini dibahas. Oleh karena substansi dan prosesnya tidak dijalani dengan baik oleh pemerintah," tegasnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

 

Ansory menjelaskan beberapa pasal yang bertentangan adalah Pasal 12, 15, 16, 27, dan 44. Selain itu, Legislator asal Dapil Sumatera Utara III ini juga menegaskan proses penyusunan PP tersebut cacat prosedur karena tidak memiliki naskah akademik dan tanpa dilakukan audiensi dengan publik.

 

"Tidak ada keterlibatan buruh dan pengusaha dalam penyusunan PP ini. Sejak Februari 2015 sudah tidak ada lagi pertemuan tripartit yang serius membahas PP ini. Yang ada hanya beberapa pertemuan sosialisasi dari apa yang dirumuskan oleh pemerintah tanpa mengindahkan masukan-masukan dari elemen buruh," tegasnya.

 

Ansory pun mengungkapkan beberapa persoalan seputar upah yang masih krusial, seperti kebutuhan hidup layak, upah minimum, upah sektoral, serta struktur dan skala upah. Di Indonesia, penghitungan upah minimum masih berdasarkan kebutuhan hidup layak, sementara di banyak negara Asia sudah menggunakan metode indeks harga konsumen (CPI).

 

"PP adalah wewenang Pemerintah, sehingga DPR tidak punya wewenang untuk mencabutnya. Karena sudah tercatat dalam Lembaran Negara, pencabutan PP ini hanya bisa dilakukan oleh Presiden sebagai pihak yang menandatangani PP atau Pengadilan yang sudah melakukan proses hukum terhadap PP ini," tambah politisi yang duduk di Senayan sejak tahun 2009 ini.

 

Selain upah minimum, ketentuan struktur dan skala upah di dalam PP itu pun bertentangan dengan UU 13/2003 yang menyebutkan pengusaha dapat membuat struktur dan skala upah, tetapi dalam PP 78/2015 justru menjadi kewajiban.

 

"Mengubah ‘dapat’ menjadi ‘wajib’ adalah sesuatu yang bertentangan. Jika ada pengusaha yang merasa dirugikan dan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, potensi pasal PP ini dibatalkan sangat besar," ungkap pengusul penghapusan sistem alih daya di BUMN ini.

 

Terkait dengan upah sektoral, Ansory menegaskan aturan yang termuat dalam PP cenderung tidak adil. Oleh karena, simulasi perhitungan yang stabil berdasarkan Pasal 44 PP 78/2015 disesuaikan dengan variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi per tahun.

 

"Misalnya, beberapa daerah yang sudah lebih tinggi dari DKI akan selalu lebih tinggi untuk lima tahun ke depan. Sementara jarak antara DKI dengan daerah-lain akan semakin jauh jika dilakukan simulasi penghitungan yang stabil berdasarkan rumus," katanya.

 

Karena itu, Ansory mendesak pemerintah untuk mendengar aspirasi buruh yang turun ke jalan sampai Hari Jumat (27/11), karena bisa membuat gejolak yang cukup signifikan. "Pemerintah harus membuka mata hati dan pendengarannya dan pemerintah harus berpihak pada rakyat dalam hal ini para buruh," pungkasnya.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...