DPR Berita » Fahri Tuding Sudirman Said Pencatut Nama Presiden terkait Kontrak PT Freeport Indonesia
Fahri Tuding Sudirman Said Pencatut Nama Presiden terkait Kontrak PT Freeport Indonesia
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 26 November 2015 16:31:33

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa Menteri ESDM Sudirman Said adalah otak di balik rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menurut Fahri, banyak bukti yang mengarah ke Sudirman sebagai pencatut nama Presiden Jokowi.

Fahri Tuding Sudirman Said Pencatut Nama Presiden terkait Kontrak PT Freeport Indonesia
Jurnal Parlemen

Surat Sudirman Said ke PT Freeport adalah buktinya

 

Senayan - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa Menteri ESDM Sudirman Said adalah otak di balik rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menurut Fahri, banyak bukti yang mengarah ke Sudirman sebagai pencatut nama Presiden Jokowi.

 

"Yang mengatasnamakan Presiden Jokowi adalah Sudirman Said. Bagaimana juga, seorang menteri adalah sosok yang mewakili Presiden sehingga apa pun tindakannya sebagai seorang menteri, yang dia lakukan harus atas nama Presiden. Surat Sudirman Said ke PT Freeport adalah buktinya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/11).

 

Dalam surat itu, lanjut Fahri, Sudirman sampai menjanjikan hal-hal yang menjadi kewenangan Presiden dan DPR seperti perubahan UU. Isu permintaan saham oleh Novanto menurutnya dilakukan Sudirman justru untuk mengalihkan kenyataan bahwa sebenarnya dia yang memberikan janji untuk memperpanjang tanpa koordinasi dengan Presiden atau Menko.

 

"Dalam suratnya kan Sudirman menegaskan akan melakukan segala usaha memperpanjang kontrak Freeport. Dia bahkan berani menjanjikan perubahan UU yang menjadi domain Presiden dan DPR. Sudirman bahkan tidak segan-segan mengirimkan surat itu tanpa koordinasi dengan Presiden dan Menkonya. Buktinya, Presiden menegaskan tidak akan membahas kontrak tersebut sebelum waktunya yang bertolak belakang dengan surat Sudirman itu," tegasnya.

 

Sementara DPR menurut Fahri selama ini selalu bersuara menolak perpanjangan kontrak Freeport karena selama ini Indonesia berada di posisi yang dirugikan. Percakapan Ketua DPR adalah satu percakapan informal yang tidak ada batasnya dan tidak boleh direkam apalagi disebarkan karena dilakukan diam-diam.

 

"Sekarang begini saja, Kontrak Freeport berakhir 6 tahun lagi, sementara jabatan Ketua DPR tinggal 4 tahun lagi. Jadi bagaimana caranya Novanto menjajikan sesuatu yang tidak akan sanggup dia penuhi? Ini kan sama saja jika saya atau Presiden menjanjikan satu hal untuk membantu padahal janji untuk membangun sesuatu di luar masa jabatan. Nah, jeleknya lagi pembicaraan ini direkam dan disebarkan," serunya.

 

Fahri sendiri memahami langkah Freeport untuk memperpanjang kontraknya di Indonesia karena Freeport yang telah beroperasi di Indonesia selama 41 tahun sangat mengandalkan PT Freeport Indonesia.

 

"Kalau ini hilang, hilang juga nyawa Freeport McMoran, induk dari PT Freeport Indonesia di Amerika. Amerika Serikat pun sangat berkepentingan karena perusahaan itu memiliki aset yang luar biasa besar. Mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan," kata politisi PKS ini.

 

Lebih lanjut, Fahri mengingatkan kepada masyarakat akan upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Sudirman untuk memperlemah DPR. Orang seperti Sudirman disebut tidak ingin DPR kuat agar bisa melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kalau DPR kuat maka DPR bisa melacak bagaimana eksekutif yang tendensinya memang korup bisa diketahui.

 

"Terminologi kekuasaan itu ada pada eksekutif. Makanya kita perlu memperkuat DPR ini agar semua permainan dan rahasia-rahasianya di eksekutif bisa terbuka. Eksekutif saat ini menguasai Rp 2091 triliun APBN dan lebih dari Rp 5000 triliun di BUMN. Kita gak punya cara mengungkap berbagai permainan di eksekutif kalau tidak memperkuat DPR,” katanya lagi.

 

Fahri menyayangkan upaya ini sering terganggu dengan upaya picisan seperti yang dilakukan Sudirman Said yang tidak segan menggunakan lambang Burung Garuda untuk memulai isu picisan.

 

"Contoh jelas masalah Pelindo itu. Ini terjadi bancakan antara eksekutif dengan pihak asing. Kita baru tahu dari hasil Pansus bahwa saham pemeritah di sana tinggal 25 persen, padahal selama ini selalu didengungkan saham pemerintah 51 persen. Karyawan yang memposting adanya pembayaran US$ 22 juta dengan kwitansi tanpa kop dipecat oleh Lino. Dia minta password seluruh IT, tidak dikasih, direkturnya juga dipecat," papar politisi yang vocal ini lagi.

 

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, meski Fahri sadar urusan pergantian menteri adalah urusan Presiden, namun dirinya tetap meminta agar Sudirman segera diganti karena sudah menimbulkan kekacauaan di internal pemerintah dan sangat tidak menguntungkan terkait langkah-langkah konsolidasi antara pemerintah dan DPR untuk saling mendukung dan tidak saling menggangu.

 

"Sudirman jelas telah mengusik kondusifitas yang selama ini dijaga," ucap Wasekjen PKS tersebut.

 

Sebelumnya, beredar dokumen yang diduga Surat Menteri ESDM Sudirman Said terkait balasan atas permohonan perpanjangan kontrak dari PTFI pada 7 Oktober 2015. Dalam suratnya, Menteri ESDM memberi ‘lampu hijau’ terhadap kelanjutan Kontrak Karya PTFI.

 

Sebagaimana tertulis dalam surat itu, pada poin satu (1) tertulis; Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan Kontrak Karya hingga 30 Desember 2021,” tulis Sudirman dalam surat berlambang Garud. Surat tersebut ditujukan kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc, Sdr James R Moffett.

 

Sebagaimana diketahui, surat Sudirman Said ini sempat menjadi perdebatan di DPR. Fraksi-fraksi di DPR menolak keras perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena sesuai peraturan perundang-undangan, pembicaraan ini baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021, yakni tahun 2019 mendatang. Namun, Menteri ESDM telah memulai prosesnya tahun ini.

 

Sementara itu, pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai surat Sudirman Said tersebut adalah substansi utama persoalan Freeport selama ini. Dalam surat itu, Sudirman seakan menjanjikan perubahan atau penataan regulasi demi kepentingan Freeport.

 

"Persoalan besarnya di mana? Kenapa Menteri ESDM mesti menjanjikan penataan regulasi yang sesuai dengan kepentingan Freeport. Itu suratnya Sudirman, 7 Oktober 2015, itu masalahnya," ujar Noorsy dalam salah satu acara diskusi di Jakarta, Minggu (22/11/2015).

 

Berdasarkan poin keempat surat Sudirman tersebut disampaikan bahwa persetujuan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mineral dan batubara diimplementasikan.

 

Selain itu, masih dalam poin keempat, Sudirman menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia. Namun, penyesuaian peraturan diperlukan untuk itu. Bagi Ichanuddin Noorsy, dengan surat itu, Sudirman telah melanggar sumpah jabatan sebagai menteri.

 

"Dia tidak patuh kepada jabatan. Kenapa? Sesungguhnya seorang menteri tak boleh menjanjikan bahwa peraturan perundang-undangan itu disesuaikan dengan kepentingan asing," kata dia.

 

Terkait dengan hal tersebut, masyarakat juga diminta untuk cermat melihat lebih dalam substansi kasus Freeport hingga tak hanya terpaku pada persoalan pencatutan. Caranya, cermati timeline kasus Freeport dari 8 Juni 2015 hingga 7 Oktober 2015. Setidaknya ada 4 peristiwa penting yang menurut dia harus diperhatikan dalam rentan waktu tersebut.

 

Pertama, pertemuan antara Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha Reza Chalid, dan Direktur Utama Freeport Indonesia Marroef Sjamsoeddin. Kedua, adanya nota kesepahaman antara Pemerintah dan Freeport pada 25 Juli 2015. Tanggal tersebut merupakan batas masa nota kesepahaman (MOU) tahap kedua renegosiasi kontrak Freeport yang dimulai sejak 25 Januari 2015.

 

Ketiga, adanya surat Dirjen Mineral dan Batubara kepada Freeport pada 31 Agustus 2015. Surat bernomor 1507/30/DJB/2015 ini merupakan teguran kepada Freeport karena dinilai tidak beritikad baik dan bermaksud tidak akan menyelesaikan amandemen kontrak karya (KK). Selain itu, Freeport juga dinilai tidak taat pada Pasal 169 huruf (b) UU Nomor 4 Tahun 2009. Peristiwa keempat, adanya surat Sudirman Said kepada Chairman Freeport McMoran, James Robert Moffett, pada 7 Oktober 2015.

Baca "DPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...