BK Berita » MKD: Publik Perlu Melihat Substansi Utama Kasus Ketua DPR dengan Freeport
MKD: Publik Perlu Melihat Substansi Utama Kasus Ketua DPR dengan Freeport
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 26 November 2015 20:09:25

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta masyarakat melihat kasus Ketua DPR RI Setya Novanto terkait PT.Freeport Indonesia (PTFI) dari substansinya.

MKD: Publik Perlu Melihat Substansi Utama Kasus Ketua DPR dengan Freeport

 

Senayan - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta masyarakat melihat kasus Ketua DPR RI Setya Novanto terkait PT.Freeport Indonesia (PTFI) dari substansinya.

 

Substansi yang dimaksud legislator dari Fraksi Gerindra itu adalah perpanjangan kontrak PTFI yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said (SS) sebelum waktunya, padahal menurut aturan dua tahun sebelum habis masa kontraknya, atau tahun 2019.

 

"Sebesar apa pun kekuatan DPR RI termasuk regulasi yang dibuat, keputusan itu tetap ada pada pemerintah, dan perpanjangan itu merupakan tindakan pidana yang harus diusut tuntas. Seperti kata Menko Kemaritiman Rizal Ramli, bahwa percepatan itu melanggar UU Minerba," tegasnya dalam diskusi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

 

Sebagai menteri yang punya tugas utama pembantu Presiden, sambung Supratman, SS seharusnya meminta izin Presiden Jokowi sebelum melaporkan kasus rekaman tersebut. 

 

"Pak Sudirman Said itu kan pembantu Presiden. Kalau tidak ada izin dari Presiden, maka tidak bisa diproses, dan inilah yang dipersoalkan MKD sebagai legal standing pelaporan itu," tegasnya.

 

Pada prinsipnya, siapa pun yang bermain untuk perpanjangan izin Freeport tersebut harus diusut tuntas. Namun, bukan dengan menutup isu dengan membuka isu yang baru. 

 

"Freeport harus mensejahterakan rakyat, khususnya Rakyat Papua. Kita tidak anti asing, tapi asing harus mengikuti aturan yang ada di Negara ini," serunya.

 

Berdasarkan data yang dikemukakan Supratman, penerimaan Negara dari PTFI selama ini hanya 7-8 miliar dollar AS. Sedangkan Pemerintah Indonesia setiap tahunnya harus menggelontorkan dana Otsus Papua sebesar Rp 35 triliun. 

 

"Penerimaan negara dari PTFI dengan pengeluaran untuk Otsus jelas tidak berimbang. Maka dari itu, kasus perpanjangan izin Freeport harus dikawal," tandasnya.

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...