DPD Berita » Senator Tanah Papua Desak Presiden Tolak Perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia
Senator Tanah Papua Desak Presiden Tolak Perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 30 November 2015 11:49:02

Pemerintah hingga kini masih belum terbuka kepada publik terkait isu perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal itu kontan menimbulkan berbagai spekulasi, dan mengesampingkan tujuan operasional PTFI yakni mewujudkan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Senator Tanah Papua Desak Presiden Tolak Perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia

Ini saatnya kita manfaatkan kekayaan kita untuk kemajuan Tanah Air. Saya tidak setuju metode pengambilan saham atau apapun

 

Senayan - Pemerintah hingga kini masih belum terbuka kepada publik terkait isu perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal itu kontan menimbulkan berbagai spekulasi, dan mengesampingkan tujuan operasional PTFI yakni mewujudkan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

 

"Saya mendesak Presiden untuk menolak perpanjangan izin operasional PT Freeport Indonesia dan menyiapkan anak bangsa mengelola pertambangan emas dan tembaga di Timika, Papua," tegas Anggota DPD RI, Mervin Sadipun Komber melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Senin (30/11).

 

Menurut Senator dari Provinsi Papua Barat ini, Presiden Jokowi harus secara tegas menyampaikan penolakan perpanjangan izin operasional PT Freeport dari sekarang agar mempunyai cukup waktu untuk proses pengambilalihan operasional penambangan tersebut.

 

"Ini saatnya kita manfaatkan kekayaan kita untuk kemajuan Tanah Air. Saya tidak setuju metode pengambilan saham atau apapun, karena 40 tahun operasional PT Freeport di Papua tidak memberikan efek lebih bagi rakyat Indonesia terutama yang berada di Tanah Papua. Hanya satu kata, Presiden harus tolak perpanjangan kontrak PT Freeport," tegasnya.

 

Di tempat terpisah, anggota DPD dari Papua Charles Simaremare mempertanyakan kontribusi PTFI terhadap Rakyat Papua.

 

"Sampai hari ini, kenapa rakyat Papua masih tetap terbelakang miskin dan menderita di atas tanahnya sendiri yang begitu subur dan kaya?" tanyanya heran.

 

Kenyataan itu adalah ironi. Padahal di sana banyak perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan tanah Papua.

 

Sehubungan dengan itu, Charles meminta hal yang harus segera dipecahkan bersama dalam hal kontrak karya. Setidaknya ada beberapa poin yang harus dicermati terkait kedaulatan bangsa dengan perusahaan yang berinvestasi baik di Indonesia atau Papua.

 

"Karena sedikit kedaulatan kita seperti terintervensi seperti seolah kita tidak bisa leluasa. Ini yang harus dipecahkan oleh pemerintah," katanya.

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...