Aspirasi Publik Berita » Terabas Gedung Parlemen, Sekelompok Orang Tuntut Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Distop
Terabas Gedung Parlemen, Sekelompok Orang Tuntut Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Distop
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 30 November 2015 12:01:54

Belasan orang yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat Rakyat Indonesia Menggugat (RIM), memecah keheningan di Gedung Parlemen, Senin (30/11) siang. Rupanya, sekelompok orang itu ingin menyampaikan keluhan soal PT Freeport Indonesia.

Terabas Gedung Parlemen, Sekelompok Orang Tuntut Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Distop
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

 

Senayan - Belasan orang yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat Rakyat Indonesia Menggugat (RIM), memecah keheningan di Gedung Parlemen, Senin (30/11) siang. Rupanya, sekelompok orang itu ingin menyampaikan keluhan soal PT Freeport Indonesia.

 

"Hampir seluruh hasil kekayaan alam di Indonesia telah habis dikuras pihak asing, salah satunya yang telah berlangsung selama 40 tahun di Papua lewat PT Freeport Indonesia," ujar juru bicara RIM, Effendi Saman.

 

Sehubungan dengan itu, RIM meminta Pemerintahan Jokowi-JK segera melakukan pemulihan di berbagai sektor, khususnya ekonomi yang terkait erat dengan kesejahteraan rakyat.

 

"Pemerintah harus melakukan langkah tegas memutuskan mata rantai mafia penghubung atau praktik makelar terhadap aset-aset Negara yang menguntungkan pejabat di pemerintahan maupun oknum anggota DPR RI," imbuhnya.

 

Tuntutan lain yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa itu adalah meminta MPR RI segera melaksanakan Sidang Istimewa, segera nasionalisasi aset-aset Negara, dan tidak ada lagi pembicaraan soal negosiasi ulang.

 

Setelah aspirasinya disampaikan kepada awak media, sekelompok orang dengan ciri fisik khas Indonesia Timur itu digiring ke luar Gedung Parlemen oleh Pamdal DPR yang sejak awal melakukan penjagaan ketat.

Baca "Aspirasi Publik" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...