Dinamika Fraksi Berita » Sejumlah Fraksi Lakukan Perombakan Anggota MKD Jelang Sidang Kasus Novanto-Freeport
Sejumlah Fraksi Lakukan Perombakan Anggota MKD Jelang Sidang Kasus Novanto-Freeport
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 30 November 2015 13:31:09

Jelang penentuan jadwal sidang politisi Partai Golkar tersebut, sejumlah fraksi melakukan pergantian anggota dan Wakil Ketua MKD yang hari ini resmi dilantik. Upacara pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Sejumlah Fraksi Lakukan Perombakan Anggota MKD Jelang Sidang Kasus Novanto-Freeport

 

Senayan - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah memutuskan untuk melanjutkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto, Selasa (24/11).

 

Jelang penentuan jadwal sidang politisi Partai Golkar tersebut, sejumlah fraksi melakukan pergantian anggota dan Wakil Ketua MKD yang hari ini resmi dilantik. Upacara pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

 

"Saya siap menjalankan tugas dan menjaga marwah MKD. Sejauh ini tidak ada arahan khusus dari Partai Golkar terkait kasus Pak Novanto," kata Wakil Ketua MKD dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir, usai dilantik, Senin (30/11), di Ruang Rapat MKD, Senayan, Jakarta.

 

Total ada tiga anggota MKD dari Fraksi Golkar yang diganti yakni Hardi Soesilo yang menjabat sebagai Wakil Ketua MKD digantikan oleh Kahar Muzakir. Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar digantikan Ridwan Bae dan Adies Kadir. 

 

Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo. Fraksi Partai Amanat Nasional mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sugiman serta Ahmad Riski Sadiq digantikan A Bakrie.

 

Kemudian, anggota Fraksi Nasdem Fadholi digantikan oleh Akbar Faisal. Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan menarik M Prakosa yang semula akan digantikan Henry Yosodiningrat, namun karena ada persoalan, belum ada pengganti dari Partai Banteng.

Baca "Dinamika Fraksi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...