BK Berita » Masih Ada Perdebatan Anggota MKD, Sidang Kasus Novanto Menggantung
Masih Ada Perdebatan Anggota MKD, Sidang Kasus Novanto Menggantung
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 1 Desember 2015 05:18:15

Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk melanjutkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto tertunda lantaran ada perdebatan anggota MKD soal verifikasi data transkrip dan rekaman.

Masih Ada Perdebatan Anggota MKD, Sidang Kasus Novanto Menggantung

Masih ada tiga fraksi yang mempersoalkan verifikasi. Padahal sebelumnya kita sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan ke persidangan

 

Senayan - Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk melanjutkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto tertunda lantaran ada perdebatan anggota MKD soal verifikasi data transkrip dan rekaman.

 

"Sampai sekarang masih menggantung. Intinya tidak ada kesepakatan bahwa kita berlanjut ke persidangan," ujar Ketua MKD, Surahman Hidayat, Senin (30/11), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Rapat pleno MKD yang digelar Selasa (24/11) telah memutuskan perkara dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR dilanjutkan ke tahap persidangan. Keputusan itu diambil setelah MKD mendengarkan masukan pakar bahasa terkait legal standing pelapor, Menteri ESDM Sudirman Said. 

 

Anggota MKD dari Fraksi Nasdem, Akbar Faisal juga menjelaskan penundaan itu akibat adanya proses yang belum tuntas. 

 

"Ada verifikasi data sesuai pasal 5 soal pengaduan yang ternyata belum tuntas. Menurut penjelasan, ternyata transkrip dengan rekaman itu enggak sinkron. Menurut Pak Dasco, rekaman itu tidak tuntas," ucapnya.

 

Di tempat yang sama, anggota dari Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding mengungkapkan ada tiga fraksi yang masih mempersoalkan verifikasi yakni Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Gerindra.

 

"Masih ada tiga fraksi yang mempersoalkan verifikasi. Padahal sebelumnya kita sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan ke persidangan, termasuk tiga anggota Fraksi Golkar yang sekarang digantikan," katanya.

 

Jelang bergulirnya persidangan Setya Novanto, ada tiga anggota MKD dari Fraksi Golkar yang diganti yakni Hardi Soesilo yang menjabat sebagai Wakil Ketua MKD digantikan oleh Kahar Muzakir. Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar digantikan Ridwan Bae dan Adies Kadir. 

 

Rencananya, rapat penentuan jadwal persidangan akan kembali dilanjutkan siang hari ini, dengan catatan suara anggota MKD sudah bulat.

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...