Peristiwa Berita » MPR Dukung Program Pembangunan Rumah Sakit Penerima Pasien dengan BPJS
MPR Dukung Program Pembangunan Rumah Sakit Penerima Pasien dengan BPJS
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 1 Desember 2015 14:24:58

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung rencana Lippo Group mendirikan rumah sakit dengan standar mutu internasional di berbagai wilayah Indonesia, yang nantinya memberikan pelayanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

MPR Dukung Program Pembangunan Rumah Sakit Penerima Pasien dengan BPJS

Kita beri apresiasi program ini. Saya melihat RS Siloam sendiri memberikan layanan BPJS. Ini wujud nyata partisipasi swasta

 

Tangerang - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung rencana Lippo Group mendirikan rumah sakit dengan standar mutu internasional di berbagai wilayah Indonesia, yang nantinya memberikan pelayanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

 

"Kita beri apresiasi program ini. Saya melihat RS Siloam sendiri memberikan layanan BPJS. Ini wujud nyata partisipasi swasta," katanya usai menghadiri peresmian Paviliun B Rumah Sakit Umum Siloam di kawasan Lippo Village Karawaci, Tangerang, Selasa (1/12). 

 

Peresmian fasilitas kesehatan RS Siloam tersebut dilakukan secara simbolik oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan diikuti acara pemukulan gendang oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Nina Anfasa Moeloek, Gubernur Banten Rano Karno, serta Pendiri Lippo Group Mochtar Riadi.

 

Menurut Zulkifli, kehadiran rumah sakit swasta nasional di daerah juga bakal memberikan dampak positif terhadap ekonomi yang cukup besar, karena ada investasi. 

 

"Dua kunci utama sebagai indikasi kemajuan dan peradaban bangsa, yakni banyaknya fasilitas kesehatan seperti pendirian rumah sakit dan sejumlah pendidikan," tambahnya. 

 

Selain itu, lanjut Ketua umum PAN, kehadiran rumah sakit berkualitas dan terjangkau dapat  menekan jumlah pasien asal Indonesia untuk berobat ke luar negeri. Dampak lainnya, juga akan mampu meningkatkan taraf kemajuan dan peradaban bangsa.

 

Zulkifli menambahkan, upaya pihak swasta membangun rumah sakit perlu diapresiasi karena langkah itu turut meringankan tugas yang seharusnya dilakukan pemerintah. 

 

"Dengan banyaknya rumah sakit di dalam negeri, otomatis dapat menurunkan pelarian devisa oleh pasien asal Indonesia yang berobat ke luar negei seperti ke Singapura dan Malaysia," katanya.

 

Dengan demikian, pemerintah juga harus mempermudah perizinan pendirian fasilitas kesehatan tersebut sebagai prasyarat kemajan suatu bangsa selain pembangunan di bidang pendidikan.

 

Di tempat yang sama, pendiri Lippo Group Mochtar Riadi mengatakan pihaknya berupaya membangun rumah sakit sebanyak-banyaknya di berbagai wilayah Indonesia. 

 

Alasan pembangunan rumah sakit itu adalah untuk membantu menutupi ketimpangan fasilitas kesehatan di kawasan perkotaan dan pedesaan. 

 

"Selama ini, keberadaan rumah sakit, hanya ada di lima kota besar di Indonesia," ungkapnya.

 

Di sisi lain, lanjut mantan Dirut BCA, pihaknya memiliki pemikiran dan rencana membangun e-medical center di daerah. 

 

"Kita sudah masuk abad digital century. Jadi, melalui internet pun pasien bisa didiagnosa. Hal ini untuk mempersempit kesenjangan," timpalnya.

 

Diakui Mochtar, saat ini pihaknya sedang berunding dengan Philiph dan General Electric guna mengembangkan layanan tersebut. 

 

Khusus untuk Rumah Sakit Siloam di kawasan Lippo Village, bos Grup Lippo tersebut manargetkan peningkatan jumlah tempat tidur dari 300 unit menjadi 600 unit pada 2017.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...