Komisi VII Berita » Komisi VII: Berbagai Masukan seputar PTFI bakal Diakomodir dalam Revisi UU Minerba
Komisi VII: Berbagai Masukan seputar PTFI bakal Diakomodir dalam Revisi UU Minerba
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 2 Desember 2015 05:11:46

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi menilai munculnya kasus yang membawa nama PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka mata DPR bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang ada di Papua oleh Freeport dilakukan dalam permainan gelap. 

Komisi VII: Berbagai Masukan seputar PTFI bakal Diakomodir dalam Revisi UU Minerba

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi menilai munculnya kasus yang membawa nama PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka mata DPR bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang ada di Papua oleh Freeport dilakukan dalam permainan gelap. 

 

Dengan ramainya pembicaraan masalah Freeport ini ke depannya, apa pun yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam harus transparan layaknya kaca mulai dari proses perizinan sampai pembagian sehingga tidak ada lagi yang berminat untuk bermain di wilayah-wilayah gelap.

 

"Harus transparan ke depannya, sehingga tidak ada lagi yang berani bermain di wilayah-wilayah gelap. Selama ini semua yang berkaitan dengan Freeport kan tidak pernah jelas. DPR terutama Komisi VII luput terhadap masalah substasial terkait Freeport. Kegaduhan ini membuat kita harus semakin waspada," ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/12).

 

Mencuatnya masalah Freeport, lanjut politisi Partai Demokrat ini, membuat Komisi VII makin banyak bahan karena komentar-komentar para pakar, pengamat dan masyarakat. Berbagai bahan masukan itu nantinya akan digunakan dalam rencana revisi UU Minerba.

 

"Bahan yang terungkap dan disorot oleh masyarakat akan menjadi referensi untuk pembahasan revisi UU Minerba. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu  sekarang terbuka," tegasnya.

 

Mulyadi menambahkan, ramainya kasus Freeport ini akan membuat DPR tegas kepada pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan mulai dari perda, PP sampai aturan perundangan. DPR, kata Mulyadi, sudah sering mengingatkan pemerintah untuk mendesak Freeport menjalankan berbagai peraturan di Indonesia.

 

"Kita akan tekan pemerintah untuk tegas menjalankan berbagai peraturan yang ada kepada PT Freeport termasuk mengenai pembangunan smelter untuk mengolah hasil tambang di Indonesia yang diamanatkan dalam UU bahwa sejak awal 2015 kemarin mereka sudah harus menyediakan smelter. Ke depan, kita tidak akan lagi menerima alasan yang dibuat Freeport bahwa mereka tidak bisa  mengolah hasil tambang karena kurangnya smelter di Indonesia sehingga harus diolah di luar negeri," imbuhnya.

 

Menurut Mulyadi, Freeport memanfaatkan ketidaktegasan pemerintah dalam mengolah hasil tambang di Indonesia, sehingga Indonesia tidak bisa benar-benar tahu apa dan berapa yang dihasilkan dari tanah Papua itu.

 

"Sejak awal kami sudah meminta bahwa hasil tambang harus dipisahkan dan dimurnikan di Indonesia. Saat ini dari 3000 ton hasil produk Freeport, hanya 1000 ton yang diolah di Gersik Indonesia. Sisanya yang 2 juta ton diolah di Spanyol," ungkapnya.

 

Dengan kondisi seperti itu, jelas pemerintah tidak bisa mengontrol berapa dan apa yang dihasilkan Freeport.

 

"Sekarang yang kandungannya  mengandung emas semuanya diolah di Spanyol. Yang kandungan tembaga diolah di Gersik. Ke depan, semua proses pemurnian harus dilakukan di Indonesia dan tidak ada lagi toleransi bagi Freeport untuk tidak mengolah hasil tambangnya di Indonesia," serunya.

 

Kalau pemerintah tidak juga tegas mau membela NKRI dan menegakan aturan, Mulyadi menyarankan agar pemerintah mengeluarkan Perppu yang isinya membatalkan kewajiban pembangunan smelter.

 

"Ini bertentangan dengan UU, kalau memang mau menghalalkan ini dan tidak mau membela NKRI, terbitkan saja Perppu biar ada legaltiasnya. Selama ini kita dirugikan hanya mendapatkan 1persen saja dari hasil usaha Freeport dan baru di era SBY itu dinaikkan menjadi 3.5 persen," katanya lagi.

 

Atas dasar pertimbangan berbagau hal tersebut, Mulyadi menganggap wajar jika kemudian muncul usulan-usulan pembentukan panja atau pansus Freeport.

 

"Kita ingin tahu sedetail-detailnya dari semua yang terlibat. Makanya usulan pembentukan Panja atau Pansus Freeport menjadi wajar saja," ucapnya.

 

Menanggapi soal bagaimana penyelesaian kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, Mulyadi mengatakan bahwa hal itu menjadi domain MKD, sedangkan Komisi VII hanya fokus dalam masalah substansi Freeport.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...