Peristiwa Berita » Terima Perwakilan Buruh, Ketua DPR Dukung Pencabutan PP 78/2015
Terima Perwakilan Buruh, Ketua DPR Dukung Pencabutan PP 78/2015
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 14 Desember 2015 13:52:54

Di tengah sorotan tajam atas persoalan rekaman pembicaraan terkait PT Freeport Indonesia, Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan perwakilan buruh yang menuntut agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Sistem Pengupahan dicabut.

Terima Perwakilan Buruh, Ketua DPR Dukung Pencabutan PP 78/2015
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

 

Senayan - Di tengah sorotan tajam atas persoalan rekaman pembicaraan terkait PT Freeport Indonesia, Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan perwakilan buruh yang menuntut agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Sistem Pengupahan dicabut.

 

Di hadapan anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka dan perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Buruh Indonesia, dan Serikat Pekerja Pelindo II dan JICT, Novanto menyatakan dukungan terhadap pencabutan PP 78/2015.

 

"Dalam hitungan hari kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai Ketua DPR, saya sangat memahami kekhawatiran pekerja Indonesia, karena hal tersebut juga menjadi salah satu perhatian saya saat ini," ujarnya di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).

 

Politisi Partai Golkar ini juga sadar harus ada proteksi dari negara, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama terkait regulasi-regulasi yang dikeluarkan juga harus memperhatikan kepentingan para pekerja Indonesia.

 

"Saya sepakat bahwa kita tidak boleh menghindar dari MEA namun, dengan menyepakati masuk dalam MEA sebagai bagian dari pasar bebas ASEAN, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tanpa perlindungan bagi rakyat kita sendiri," imbuhnya.

 

Sebagai Ketua DPR, Novanto mengharapkan lahirnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang juga memberikan perlindungan rakyat Indonesia, supaya mampu berkompetisi secara adil.

 

Dengan begitu, secara bertahap Indonesia bisa merintis Fair Market, bukan Free Market di antara negara ASEAN dan 6 negara lain yang masuk ke dalam MEA (Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, India dan China).

 

"Dengan ini saya menyatakan dukungan perjuangan pekerja Indonesia agar memperbaiki regulasi tentang Upah (PP 78/2015) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 35/2015," tegasnya.

 

Novanto juga mendukung agar beberapa RUU terkait ketenagakerjaan dapat masuk ke dalam prioritas Prolegnas 2016 yang akan segera diputuskan oleh DPR RI bersama pemerintah dalam beberapa hari ke depan sebelum penutupan masa sidang, yakni RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia  Luar Negeri, Revisi atas UU PPHI dan RUU PPRT.

 

Langkah itu bukan untuk mendiskriminasi tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia dalam masa MEA, tetapi untuk melahirkan keadilan dalam sistem kerja. 

 

"Dengan Indonesia sepakat masuk dalam MEA, yang paling utama mampu ciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita sendiri dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Novanto.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...