Peristiwa Berita » Puluhan Anggota DPR Lintas Fraksi Gelar Aksi Meminta Setya Novanto Lepas Jabatan Ketua DPR
Puluhan Anggota DPR Lintas Fraksi Gelar Aksi Meminta Setya Novanto Lepas Jabatan Ketua DPR
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 15 Desember 2015 12:12:59

Sebelum keputusan diumumkan, hari ini sebanyak 30 anggota DPR RI lintas fraksi menggelar aksi menyatakan dukungan kepada MKD dengan mengenakan pita hitam di lengan yang bertuliskan #SAVEDPR.

Puluhan Anggota DPR Lintas Fraksi Gelar Aksi Meminta Setya Novanto Lepas Jabatan Ketua DPR

Kita meminta dengan hormat agar saudara Setya Novanto mengundurkan diri demi kehormatan Bapak Setya Novanto sendiri dan demi kehormatan lembaga yang Bapak pimpin

 

Senayan - Setelah beberapa kali menggelar sidang dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bakal membacakan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR RI Setya Novanto terkait rekaman pembicaraan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, pada Rabu (16/12).

 

Sebelum keputusan diumumkan, hari ini sebanyak 30 anggota DPR RI lintas fraksi menggelar aksi menyatakan dukungan kepada MKD dengan mengenakan pita hitam di lengan yang bertuliskan #SAVEDPR.

 

"Kita memberikan dukungan kepada para anggota MKD untuk bersama-sama menyelamatkan wajah DPR RI dengan mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakkan kode etik DPR," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat membacakan pernyataan sikap anggota lintas fraksi, Selasa (15/12), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Aksi ini antara lain dihadiri oleh Tubagus Hasanuddin, Charles Honoris, Diah Pitaloka, Nico Siahaan (Fraksi PDI-P), Teguh Juwarno, Primus Yustisio, Lucky Hakim (Fraksi PAN), Taufiqulhadi, Syarif Abdullah Alkadrie, Kurtubi, Akbar Faizal (Fraksi Nasdem), Inaz Nasrullah Zubir (Fraksi Hanura), Dave Laksono (Fraksi Golkar), Ruhut Sitompul (Fraksi Demokrat), dan Wihadi (Fraksi Gerindra).

 

Anggota lintas fraksi melihat kasus Ketua DPR RI ini membuat citra DPR semakin buruk di mata publik, sedangkan di internal DPR, kasus ini dinilai bisa membuat lingkungan kerja jadi kurang kondusif.

 

"Kita meminta dengan hormat agar saudara Setya Novanto mengundurkan diri demi kehormatan Bapak Setya Novanto sendiri dan demi kehormatan lembaga yang Bapak pimpin. Kesediaan Bapak untuk mengundurkan diri merupakan pengorbanan yang luhur untuk mengangkat kembali martabat dan derajat DPR yang kita cintai ini," seru Komarudin.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...