MPR Berita » Polemik Ketua DPR Pun Disinggung dalam Pertemuan Pimpinan MPR dengan Punakawan
Polemik Ketua DPR Pun Disinggung dalam Pertemuan Pimpinan MPR dengan Punakawan
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 15 Desember 2015 15:06:15

Berbagai macam persoalan yang sedang hangat di tanah air, mengemuka dan dibahas dalam pertemuan antara sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Punakawan dengan Pimpinan MPR RI.

Polemik Ketua DPR Pun Disinggung dalam Pertemuan Pimpinan MPR dengan Punakawan

 

Senayan - Berbagai macam persoalan yang sedang hangat di tanah air, mengemuka dan dibahas dalam pertemuan antara sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Punakawan dengan Pimpinan MPR RI.

 

Kehadiran tokoh-tokoh seperti Jaya Suprana, Franz Magnis Suseno, Emil Salim, Mahfud MD, dan Christianto Wibisono di Gedung Parlemen, diterima secara resmi oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang ditemani Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, Mahyudin, dan EE Mangindaan.

 

Dalam kesempatan ini, budayawan Franz Magnis Suseno menyinggung polemik yang bersumber dari DPR terkait dugaan pelanggaran etik Ketua DPR RI Setya Novanto yang direkam saat berbicara dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin dan pengusaha migas Reza Chalid.

 

"Ini adalah ancaman bagi demokrasi indonesia. Rakyat tidak akan percaya lagi dengan lembaga yang isinya adalah wakil rakyat. Sampai hari ini, ada kesan di masyarakat bahwa MKD tidak bersungguh-sungguh melihat kenyataan dalam kasus ini," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).

 

Franz menilai, rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MKD tidak dibuat-buat dan begitu kasarnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seoranh pimpinan dari lembaga wakil rakyat.

 

"Oleh karena itu, saya mengharapkan sebelum MKD mengeluarkan keputusan, ada dorongan dari anggota DPR yang meminta Setya Novanto mundur karena sudah membuat malukan institusi," tegasnya.

 

Lebih lanjut, penerima anugerah Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Joko Widodo ini melihat demokrasi dan masyarakat Indonesia tidak mengalami masalah, tapi politiknya yang bermasalah.

 

Menimpali pernyataan Romo Magnis, mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim mengatakan bahwa kunci pembangunan demokrasi kita adalah membebaskan partai politik dari persoalan uang.

 

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua MPR RU Mahyudin menyayangkan terlalu banyak pihak yang menggiring isu 'papa minta saham' terutama media massa.

 

"Menurut saya, omongan Novanto itu hanya omongan biasa seorang politisi saat bertemu dengan teman-temannya, sementara MKD tidak punya bukti otentik berupa rekaman asli," katanya.

 

Politisi Partai Golkar ini pun meminta agar masyarakat tidak menghakimi seseorang bersalah, sebelum ada bukti yang jelas. "Dalam kasus Novanto, buktikan saja secara hukum. Jika terbukti bersalah, tentu saja harus mundur, siapa pun itu,"

 

Menanggapi pandangan Mahyudin, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan harus ada pemisahan antara politik dengan hukum. 

 

"Kasus Novanto tidak bisa dibawa ke ranah hukum untuk kemudian beracara seperti perkara pidana. Masalah etika tidak perlu delik aduan. Hukum itu berawal dari etika. Jadi, tidak tepat jika dugaan pelanggaran kode etik Novanto dibawa ke ranah hukum," ucapnya.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...