BK Berita » Jika Tidak Tercapai Mufakat, Suara Terbanyak Jadi Penentu Putusan Novanto
Jika Tidak Tercapai Mufakat, Suara Terbanyak Jadi Penentu Putusan Novanto
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 16 Desember 2015 12:05:38

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyatakan, keputusan itu akan diupayakan berdasarkan musyawarah 17 anggota perwakilan dari seluruh fraksi. Namun, apabila tidak tercapai mufakat, suara terbanyak bakal ditempuh.

Jika Tidak Tercapai Mufakat, Suara Terbanyak Jadi Penentu Putusan Novanto
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Apabila nanti keputusannya terbukti ada pelanggaran etik, maka sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi ringan lagi, karena sebelumnya Pak Novanto sudah dikenakan sanksi ringan oleh MKD

 

Senayan - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, siang hari ini dijadwalkan memutuskan ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto, sebagai tindak lanjut dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said.

 

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyatakan, keputusan itu akan diupayakan berdasarkan musyawarah 17 anggota perwakilan dari seluruh fraksi. Namun, apabila tidak tercapai mufakat, suara terbanyak bakal ditempuh.

 

"Nanti kita akan lakukan rapat konsiyering untuk bermufakat. Tapi kemarin kita sudah sepakat bahwa sistem suara terbanyak untuk memutuskan jika tidak tercapai mufakat. Kita ada 17 anggota, kalau ada 10 yang satu suara, maka itu yang jadi keputusan. Tapi, suara minoritas yang 7 itu akan kita cantumkan dalam keputusan sebagai disenting opinion," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

 

Pembacaan keputusan, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, bakal dilakukan secara terbuka untuk umum. Hanya rapat konsinyering sebelum diambil keputusan yang sifatnya tertutup.

 

"Apabila nanti keputusannya terbukti ada pelanggaran etik, maka sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi ringan lagi, karena sebelumnya Pak Novanto sudah dikenakan sanksi ringan oleh MKD. Tapi kalau nanti keputusannya tidak terbukti bersalah, kita jangan bicara soal sanksi," imbuhnya.

 

Sanksi berat, lanjut Junimart, bisa berupa pemberhentian sementara minimal 3 bulan, atau bisa juga pemberhentian secara permanen dari jabatannya.

 

"Tapi, mekanisme pemberian sanksi berat harus didahului dengan pembentukan panel, dan nantinya dibawa ke rapat paripurna. Sekeras apa pun keputusan panel, tidak akan berarti apa-apa jika paripurna tidak setuju," tegasnya.

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...