Aspirasi Publik Berita » Muslimat NU Advokasi dan Sosialisasikan Imunisasi Pantavalen
Muslimat NU Advokasi dan Sosialisasikan Imunisasi Pantavalen
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 16 Desember 2015 12:13:31

Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dan The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi imunisasi Pentavalen untuk daerah-daerah yang tingkat imunisasinya masih rendah, baik di Jawa dan luar Jawa.

Muslimat NU Advokasi dan Sosialisasikan Imunisasi Pantavalen

 

Jakarta - Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dan The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi imunisasi Pentavalen untuk daerah-daerah yang tingkat imunisasinya masih rendah, baik di Jawa dan luar Jawa.

 

Dengan imunisasi Pentavalen tersebut, anak-anak Indonesia akan lebih terlindungi dari ancaman berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), dengan ditambahkannya vaksin Haemophilus influenzae type b (Hib) yang diberikan bersamaan dengan vaksin DPT dan Hepatitis B.

 

Vaksin ini pengembangan dari vaksin tetravalen (DPT-HB) kombinasi buatan Indonesia ini disebut Pentavalen, karena merupakan gabungan dari 5 antigen, yaitu DPT (Difteri, Pertusis dan Tetanus), Hepatitis B, serta HiB. Kelima antigen tersebut diberikan dalam satu suntikan sehingga menjadi lebih efisien, tidak menambah jumlah suntikan pada anak sehingga memberikan kenyamanan bagi bayi yang mendapat imunisasi beserta ibunya.

 

Demikian keterangan Pimpinan Pusat Muslimat NU yang diterima redaksi, Rabu (16/12).

 

Penyuluh dari Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI Muhani, SK M. Kes, berbicara tentang peran promosi kesehatan dalam program imunisasi. Melihat imunisasi di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1956, namun introduksi imunisasi pentavalen ini baru dimulai tahun 2014 di empat provinsi; Jawa Barat, Jogjakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), secara keseluruhan di Indonesia.

 

Menurut Muhani, selama ini Indonesia masih disubsidi penuh oleh GAVI mulai tahun 2002-2016. Paska 2016 GAVI akan memindahkan subsidinya dari Indonesia ke negara yang lebih membutuhkan. Imunisasi ini merupakan pencegahan penyakit yang efektif pada anak. Imunisasi Pentavalen sendiri merupakan gabungan dari lima jenis vaksin dalam satu sediaan. Kelima vaksin tersebut meliputi Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B.

 

Muslimat NU secara proaktif ikut menyosialisasikan informasi imunisasi Pentavalen ini ke tengah-tengah masyarakat. Di tahun 2015 ini sosialisasi dilakukan meliputi  4 Provinsi: DKI Jakarta, Banten,  Sulawesi Selatan, dan  Sumatera Barat, serta 8 kabupaten/kota: Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa. Termasuk ke Provinsi Sumatera Barat, dengan dua kota sasaran yakni Padang dan Painan.  

 

"Kami selaku Ormas yang memiliki jangkauan sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput ingin meyakinkan masyarakat bahwa imunisasi ini gratis, halal, dan menghilangkan imej bahwa kalau diimunisasi maka anaknya akan menjadi sakit. Apalagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah secara tegas mengeluarkan fatwa bahwa pemberian vaksin imunisasi pada bayi halal dan tidak haram dalam ajaran Islam," kata Pimpinan Pusat Muslimat NU, Hj Roosmani Soedibjo.

 

Menurut Roosmani, kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud sinergi organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam penggunaandan memasyarakatkan imunisasi untuk mempercepat tercapainya cakupan imunisasi di Indonesia. 

 

Di samping itu, kegiatan sosialisasi ini juga merupakan advokasi kepada para pengambil kebijakan seperti Bupati/Wali Kota beserta jajarannya dan penyampaian pesan melalui berbagai mass media yang mendukung upaya peningkatan cakupan imunisasi dan kesehatan ibu dan anak.

Baca "Aspirasi Publik" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...