DPR Berita » Setya Novanto Resmi Lepas Jabatan Ketua DPR RI
Setya Novanto Resmi Lepas Jabatan Ketua DPR RI
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 17 Desember 2015 00:06:24

Melalui surat yang dialamatkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Setya Novanto secara resmi menyatakan mundur dari posisi Ketua DPR RI periode 2014-2019. Pengunduran diri itu dilakukan setelah 17 anggota MKD menilai Novanto melakukan pelanggaran kode etik sedang dan berat.

Setya Novanto Resmi Lepas Jabatan Ketua DPR RI

 

Senayan - Melalui surat yang dialamatkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Setya Novanto secara resmi menyatakan mundur dari posisi Ketua DPR RI periode 2014-2019. Pengunduran diri itu dilakukan setelah 17 anggota MKD menilai Novanto melakukan pelanggaran kode etik sedang dan berat.

 

Sebetulnya, MKD tengah mewacanakan membentuk panel untuk sebagai tindak lanjut yang diatur Undang-undang untuk memberikan sanksi berat kepada anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Namun, berhubung yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, proses lanjutan kasus 'papa minta saham' pun sepakat dihentikan.

 

Berikut putusan masing-masing anggota MKD terhadap pelanggaran kode etik Setya Novanto:

 

1. Darizal Basir (Fraksi PD): Bersalah, sanksi sedang

2. Guntur Sasono (Fraksi PD): Bersalah, sanksi sedang

3. Risa Mariska (PDIP): Bersalah, sanksi sedang

4. Dimyati Natakusumah (PPP): Bersalah, sanksi berat

5. Maman Imanulhaq (PKB): Bersalah, sanksi sedang

6. Viktor Laiskodat (NasDem): Bersalah, sanksi sedang

7. Prakosa (PDIP): bersalah, sanksi berat

8. Sukiman (PAN): bersalah, sanksi sedang

9. A Bakri (PAN): bersalah, sanksi sedang

10. Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra): Bersalah, sanksi berat

11. Supratman (Gerindra): Bersalah, sanksi berat

12. Adies Kadir (Golkar): Bersalah, sanksi berat

13. Ridwan Bae (Golkar): Bersalah, sanksi berat

14. Sarifuddin Sudding (Hanura): Bersalah, sanksi sedang

15. Junimart Girsang (PDIP): Bersalah, sanksi sedang

16. Surahman Hidayat (PKS): Bersalah, sanksi sedang

17. Kahar Muzakir (Golkar): Bersalah, sanksi berat.

 

Sebelum sidang MKD dilanjutkan, selembar surat bermaterai dibacakan oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan sidang. Berikut surat pengunduran diri Setya Novanto dari Ketua DPR RI

 

Perihal: Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Ketua DPR RI

Jakarta 16 Desember 2015

Kepada Yth Pimpinan DPR RI di Jakarta 

 

Sehubungan dengan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan maka untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019.

 

Demikian pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan tulus. Semoga bermanfaat demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

 

Hormat Saya

(tanda tangan di atas materai)

 

Drs Setya Novanto Akt.

Nomor Anggota A-300

 

Tembusan: Pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI

Baca "DPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...