DPR Berita » PDI Perjuangan Dorong Kocok Ulang Pimpinan DPR dan Amandemen UU MD3
PDI Perjuangan Dorong Kocok Ulang Pimpinan DPR dan Amandemen UU MD3
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 17 Desember 2015 11:41:40

Mundurnya Setya Novanto secara mendadak dari posisi Ketua DPR RI otomatis membuka ruang bagi anggota DPR RI periode 2014-2019 menjadi pengganti. Sehubungan dengan itu, politisi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menilai idealnya pemilihan Ketua DPR dikocok ulang.

PDI Perjuangan Dorong Kocok Ulang Pimpinan DPR dan Amandemen UU MD3

 

Senayan - Mundurnya Setya Novanto secara mendadak dari posisi Ketua DPR RI otomatis membuka ruang bagi anggota DPR RI periode 2014-2019 menjadi pengganti. Sehubungan dengan itu, politisi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menilai idealnya pemilihan Ketua DPR dikocok ulang.

 

"Saran saya sebaiknya segera kocok ulang sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima redaksi, Kamis (17/12).

 

Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), menurut Hasanuddin adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan sekaligus  pelecehan terhadap kedaulatan rakyat. 

 

"Proses pembentukan UU MD3‎ tahun 2014 benar-benar tidak masuk akal. Ibarat pertandingan lari marathon, juaranya ya siapa yang paling duluan masuk finish, dan selanjutnya sesuai urutan masuk  ke-2, ke-3 dan seterusnya," tuturnya.

 

Dengan melihat realitas politik yang kini terjadi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu mengusulkan agar UU MD3 segera diamandemen.

 

"Dengan situasi politik yang sangat jauh berbeda, dimana posisi Partai Demokrat sudah menempatkan posisinya yang berbeda, kemudian disusul PAN yang mendukung pemerintah, sementara PPP dan Golkar masing-masing sudah menjadi dua kubu, sudah saatnya DPR kembali ke akal sehat. Saya sarankan para ketua umum partai segera berkumpul dan membuat kesepakatan waras, kemudian segera memerintahkan fraksi-fraksinya mengamandemen MD3 2014," tukasnya.

Baca "DPR" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...