Dinamika Fraksi Berita » Ini Dia Dua Calon Kuat Ketua DPR Pengganti Setya Novanto
Ini Dia Dua Calon Kuat Ketua DPR Pengganti Setya Novanto
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 17 Desember 2015 12:10:47

Partai Golkar segera membahas pengganti Setya Novanto yang secara mendadak mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, Rabu (16/12). Sesuai pasal 87 ayat 4 Undang-undang MD3, apabila salah seorang Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, maka penggantinya berasal dari partai politik yang sama.

Ini Dia Dua Calon Kuat Ketua DPR Pengganti Setya Novanto

 

Senayan - Partai Golkar segera membahas pengganti Setya Novanto yang secara mendadak mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, Rabu (16/12). Sesuai pasal 87 ayat 4 Undang-undang MD3, apabila salah seorang Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, maka penggantinya berasal dari partai politik yang sama.

 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menjelaskan ada empat prasyarat yang harus dipenuhi kader Golkar sebelum ditunjuk sebagai Ketua DPR atau DPRD, yakni harus dalam struktur organisasi, suara terbayak dalam dapil, pengalaman-pengalaman orang tersebut, dan hak prerogatif Ketua Umum.

 

"Semua akan dibahas dalam rapat pleno baik tingkat DPP, DPD tingkat I dan DPD tingkat II. Kalau tingkat DPP ya pleno tingkat DPP Golkar," jelasnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12).

 

Bila merujuk pada prasyarat pemilik suara terbanyak, Fadel mengatakan ada dua calon yang memenuhi prasyarat yakni dirinya dan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin.

 

"Dulu waktu Pemilu 2014 kan kita sudah petakan seluruhnya, yang paling tinggi di dapil kan Fadel Muhammad, Ade Komaruddin dan Setya Novanto. Itu sudah kita petakan lengkap," kata politisi asal Gorontalo tersebut.

 

Sekarang, soal siapa pengganti Novanto  yang dinilai layak ada di tangan Ketua Umum Partai Beringin Aburizal Bakrie. Karena Ketua Umum mempunyai hak prerogatif.

 

"Maka dari itu, sekekarang keputusan ada di tangan Ketua Umum kapan plenonya, dan mempertimbangkan empat prasyarat tersebut sebelum dipilih," tukasnya.

Baca "Dinamika Fraksi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...