Komisi III Berita » Situasi Politik Dijadikan Alasan Rapat Molor
Situasi Politik Dijadikan Alasan Rapat Molor
Penulis : - Editor : Senin, 4 Februari 2013 15:40:04

Karena hanya dihadiri kurang dari 10 orang dan tidak mencapai kuorum, rapat pun diskors selama lima menit.

Situasi Politik Dijadikan Alasan Rapat Molor
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Sejumlah anggota Komisi III DPR di sela-sela rapat membahas RUU Mahkamah Agung (MA), Senin (4/2).

Senayan - Rapat Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, Senin (4/2) telat satu jam. Rapat membahas RUU Mahkamah Agung.

Menurut Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang datang setelah terlambat satu jam, kondisi ini karena situasi politik terakhir. "Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Karena situasi politik yang sedang ramai yang tidak perlu disampaikan di sini," kata Aziz, yang enggan merinci situasi politik tersebut. Namun dia menambahkan bahwa situasi tersebut ramai diberitakan di media.

Karena hanya dihadiri kurang dari 10 orang dan tidak mencapai kuorum, rapat pun diskors selama lima menit. Sambil menunggu skors dicabut, Nudirman Munir dari F-PG pun berbicara. "Jangan tegang-tegang. Ini memang ada tsunami politik. Biasanya bertepuk kan dua belah tangan, tapi ini bertepuk sebelah tangan," katanya kepada mitra kerja.

Namun, tak ada satu pun yang merespons pernyataan Nudirman tersebut.

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer