Komisi III Berita » Situasi Politik Dijadikan Alasan Rapat Molor
Situasi Politik Dijadikan Alasan Rapat Molor
Penulis : - Editor : Senin, 4 Februari 2013 15:40:04

Karena hanya dihadiri kurang dari 10 orang dan tidak mencapai kuorum, rapat pun diskors selama lima menit.

Situasi Politik Dijadikan Alasan Rapat Molor
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Sejumlah anggota Komisi III DPR di sela-sela rapat membahas RUU Mahkamah Agung (MA), Senin (4/2).

Senayan - Rapat Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, Senin (4/2) telat satu jam. Rapat membahas RUU Mahkamah Agung.

Menurut Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin yang datang setelah terlambat satu jam, kondisi ini karena situasi politik terakhir. "Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Karena situasi politik yang sedang ramai yang tidak perlu disampaikan di sini," kata Aziz, yang enggan merinci situasi politik tersebut. Namun dia menambahkan bahwa situasi tersebut ramai diberitakan di media.

Karena hanya dihadiri kurang dari 10 orang dan tidak mencapai kuorum, rapat pun diskors selama lima menit. Sambil menunggu skors dicabut, Nudirman Munir dari F-PG pun berbicara. "Jangan tegang-tegang. Ini memang ada tsunami politik. Biasanya bertepuk kan dua belah tangan, tapi ini bertepuk sebelah tangan," katanya kepada mitra kerja.

Namun, tak ada satu pun yang merespons pernyataan Nudirman tersebut.

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer