Komisi II Berita » Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
Penulis : - Editor : Jum`at, 8 Februari 2013 14:01:57
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja.

Senayan - Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Februari 2013 akan membahas sejumlah hal, di antaranya nasib RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, dalam rapat terakhir dengan eselon I sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pekan ini, Komisi II berharap agar persoalan RUU ASN ini dibahas dalam rapat kabinet sebelum tanggal 15 Februari 2013.

"Sehingga ketika nanti Presiden rapat konsultasi dengan DPR, harapannya tidak lagi menampung atau mendiskusikan. Jadi, saat konsultasi pemerintah bisa mengatakan ini sikap pemerintah. Kalau ini dilakukan, praktis tinggal masalah redaksi saja. Bulan Maret bisa diketok palu," kata Hakam kepada JurnalParlemen, Jumat (8/2).

Hakam mengatakan, RUU ASN sudah diperpanjang lima kali masa sidang. "Jangan sampai melampaui RUUK DIY. RUUK DIY kan lima kali masa sidang juga," ujar Hakam.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, dalam rapat terakhir, eselon I kementerian terkait melaporkan tentang koordinasi terakhir di bawah wakil presiden. Misalnya, terkait dengan masalah pensiun. "Ada titik upaya kompromi untuk 58. Meskipun Menteri Keuangan masih memberikan catatan karena ini kan berimplikasi ke anggaran," kata Hakam.

Kemudian, tentang masalah pembinaan kepegawaian. "Mayoritas menyepakati pembina kepegawaian adalah sekda."

Soal Korpri, lanjut Hakam, DPR  mengusulkan tidak masuk dalam kedinasan. Namun, pemerintah belum memiliki kesepakatan tentang Korpri. "Sebagian dari pemerintah meminta agar Korpri dimasukkan sebagai institusi nonkedinasan. Selama ini kan masuk ke kedinasan. Implikasinya kan ke anggaran," pungkasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer