Komisi II Berita » Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
Penulis : - Editor : Jum`at, 8 Februari 2013 14:01:57
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja.

Senayan - Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Februari 2013 akan membahas sejumlah hal, di antaranya nasib RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, dalam rapat terakhir dengan eselon I sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pekan ini, Komisi II berharap agar persoalan RUU ASN ini dibahas dalam rapat kabinet sebelum tanggal 15 Februari 2013.

"Sehingga ketika nanti Presiden rapat konsultasi dengan DPR, harapannya tidak lagi menampung atau mendiskusikan. Jadi, saat konsultasi pemerintah bisa mengatakan ini sikap pemerintah. Kalau ini dilakukan, praktis tinggal masalah redaksi saja. Bulan Maret bisa diketok palu," kata Hakam kepada JurnalParlemen, Jumat (8/2).

Hakam mengatakan, RUU ASN sudah diperpanjang lima kali masa sidang. "Jangan sampai melampaui RUUK DIY. RUUK DIY kan lima kali masa sidang juga," ujar Hakam.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, dalam rapat terakhir, eselon I kementerian terkait melaporkan tentang koordinasi terakhir di bawah wakil presiden. Misalnya, terkait dengan masalah pensiun. "Ada titik upaya kompromi untuk 58. Meskipun Menteri Keuangan masih memberikan catatan karena ini kan berimplikasi ke anggaran," kata Hakam.

Kemudian, tentang masalah pembinaan kepegawaian. "Mayoritas menyepakati pembina kepegawaian adalah sekda."

Soal Korpri, lanjut Hakam, DPR  mengusulkan tidak masuk dalam kedinasan. Namun, pemerintah belum memiliki kesepakatan tentang Korpri. "Sebagian dari pemerintah meminta agar Korpri dimasukkan sebagai institusi nonkedinasan. Selama ini kan masuk ke kedinasan. Implikasinya kan ke anggaran," pungkasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer