Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN | Jurnal Parlemen

Komisi II Berita » Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
Penulis : - Editor : Jum`at, 8 Februari 2013 14:01:57
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja.

Senayan - Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Februari 2013 akan membahas sejumlah hal, di antaranya nasib RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, dalam rapat terakhir dengan eselon I sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pekan ini, Komisi II berharap agar persoalan RUU ASN ini dibahas dalam rapat kabinet sebelum tanggal 15 Februari 2013.

"Sehingga ketika nanti Presiden rapat konsultasi dengan DPR, harapannya tidak lagi menampung atau mendiskusikan. Jadi, saat konsultasi pemerintah bisa mengatakan ini sikap pemerintah. Kalau ini dilakukan, praktis tinggal masalah redaksi saja. Bulan Maret bisa diketok palu," kata Hakam kepada JurnalParlemen, Jumat (8/2).

Hakam mengatakan, RUU ASN sudah diperpanjang lima kali masa sidang. "Jangan sampai melampaui RUUK DIY. RUUK DIY kan lima kali masa sidang juga," ujar Hakam.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, dalam rapat terakhir, eselon I kementerian terkait melaporkan tentang koordinasi terakhir di bawah wakil presiden. Misalnya, terkait dengan masalah pensiun. "Ada titik upaya kompromi untuk 58. Meskipun Menteri Keuangan masih memberikan catatan karena ini kan berimplikasi ke anggaran," kata Hakam.

Kemudian, tentang masalah pembinaan kepegawaian. "Mayoritas menyepakati pembina kepegawaian adalah sekda."

Soal Korpri, lanjut Hakam, DPR  mengusulkan tidak masuk dalam kedinasan. Namun, pemerintah belum memiliki kesepakatan tentang Korpri. "Sebagian dari pemerintah meminta agar Korpri dimasukkan sebagai institusi nonkedinasan. Selama ini kan masuk ke kedinasan. Implikasinya kan ke anggaran," pungkasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer