Komisi II Berita » Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
Penulis : - Editor : Jum`at, 8 Februari 2013 14:01:57
Rapat Konsultasi DPR-Presiden Akan Bahas RUU ASN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja.

Senayan - Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Februari 2013 akan membahas sejumlah hal, di antaranya nasib RUU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, dalam rapat terakhir dengan eselon I sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pekan ini, Komisi II berharap agar persoalan RUU ASN ini dibahas dalam rapat kabinet sebelum tanggal 15 Februari 2013.

"Sehingga ketika nanti Presiden rapat konsultasi dengan DPR, harapannya tidak lagi menampung atau mendiskusikan. Jadi, saat konsultasi pemerintah bisa mengatakan ini sikap pemerintah. Kalau ini dilakukan, praktis tinggal masalah redaksi saja. Bulan Maret bisa diketok palu," kata Hakam kepada JurnalParlemen, Jumat (8/2).

Hakam mengatakan, RUU ASN sudah diperpanjang lima kali masa sidang. "Jangan sampai melampaui RUUK DIY. RUUK DIY kan lima kali masa sidang juga," ujar Hakam.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, dalam rapat terakhir, eselon I kementerian terkait melaporkan tentang koordinasi terakhir di bawah wakil presiden. Misalnya, terkait dengan masalah pensiun. "Ada titik upaya kompromi untuk 58. Meskipun Menteri Keuangan masih memberikan catatan karena ini kan berimplikasi ke anggaran," kata Hakam.

Kemudian, tentang masalah pembinaan kepegawaian. "Mayoritas menyepakati pembina kepegawaian adalah sekda."

Soal Korpri, lanjut Hakam, DPR  mengusulkan tidak masuk dalam kedinasan. Namun, pemerintah belum memiliki kesepakatan tentang Korpri. "Sebagian dari pemerintah meminta agar Korpri dimasukkan sebagai institusi nonkedinasan. Selama ini kan masuk ke kedinasan. Implikasinya kan ke anggaran," pungkasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...