Peristiwa Berita » RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 8 Februari 2013 14:58:34
RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Komisi VI Edhy Prabowo diapit dua pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Revrisond Baswir saat diskusi "Kajian RUU tentang Perdagangan" di Kompleks Parlemen, Jumat (8/2).

 

Senayan - Ekonom Revrisond Baswir meminta agar RUU Perdagangan yang kini sedang dibahas di Komisi VI sebaiknya dihentikan. Alasannya, menurut Revrisond, naskah akademiknya sudah bermasalah, yakni memperlihatkan kecenderungan yang liberal. 

 

"Dalam naskah akademik disebutkan pemerintah berada di luar mekanisme pasar," katanya dalam diskusi publik Fraksi Partai Gerindra dengan tema "Kajian RUU tentang Perdagangan" di Kompleks Parlemen, Jumat (8/2).

 

Bahkan, kata Revrisond, sangat jelas semangat dari RUU ini menginginkan agar perdagangan tidak dibuat regulasi. Jadi, jual beli tanah, jual beli air, jual beli pulau tidak diatur.  Karena itu, lanjutnya, sebelum membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sebaiknya naskah akademiknya diperbaiki.

 

Sementara anggota Komisi VI dari FP Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, naskah akademik sering hanya sekadar formalitas. Apalagi RUU usul pemerintah ini selalu tertunda pembahasannya.

 

Sampai saat ini, kata Edhy, Indonesia belum memiliki Undang-undang Perdagangan. Produk hukum setara undang-undang masih mengacu pada hukum kolonial Belanda BRO 1934 yang lebih banyak mengatur tentang perizinan usaha. Sedangkan produk hukum lainnya diatur secara terpisah.

 

RUU Perdagangan ini sudah cukup lama diminta untuk dibahas oleh Komisi VI. Salah satu alasan lamanya pembahasan RUU Perdagangan ini adalah belum tuntasnya sinkronisasi antarkementerian.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 24 November 2014
Komisi II RDP dengan Bawaslu dan KPU
Senin, 24 November 2014
Komisi III Raker dengan Menkumham
Senin, 24 November 2014
Komisi VIII RDP dengan KPAI

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer