Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
RUU Perdagangan Diminta Dihentikan | Jurnal Parlemen

Peristiwa Berita » RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 8 Februari 2013 14:58:34
RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Komisi VI Edhy Prabowo diapit dua pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Revrisond Baswir saat diskusi "Kajian RUU tentang Perdagangan" di Kompleks Parlemen, Jumat (8/2).

 

Senayan - Ekonom Revrisond Baswir meminta agar RUU Perdagangan yang kini sedang dibahas di Komisi VI sebaiknya dihentikan. Alasannya, menurut Revrisond, naskah akademiknya sudah bermasalah, yakni memperlihatkan kecenderungan yang liberal. 

 

"Dalam naskah akademik disebutkan pemerintah berada di luar mekanisme pasar," katanya dalam diskusi publik Fraksi Partai Gerindra dengan tema "Kajian RUU tentang Perdagangan" di Kompleks Parlemen, Jumat (8/2).

 

Bahkan, kata Revrisond, sangat jelas semangat dari RUU ini menginginkan agar perdagangan tidak dibuat regulasi. Jadi, jual beli tanah, jual beli air, jual beli pulau tidak diatur.  Karena itu, lanjutnya, sebelum membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sebaiknya naskah akademiknya diperbaiki.

 

Sementara anggota Komisi VI dari FP Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, naskah akademik sering hanya sekadar formalitas. Apalagi RUU usul pemerintah ini selalu tertunda pembahasannya.

 

Sampai saat ini, kata Edhy, Indonesia belum memiliki Undang-undang Perdagangan. Produk hukum setara undang-undang masih mengacu pada hukum kolonial Belanda BRO 1934 yang lebih banyak mengatur tentang perizinan usaha. Sedangkan produk hukum lainnya diatur secara terpisah.

 

RUU Perdagangan ini sudah cukup lama diminta untuk dibahas oleh Komisi VI. Salah satu alasan lamanya pembahasan RUU Perdagangan ini adalah belum tuntasnya sinkronisasi antarkementerian.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer