Peristiwa Berita » RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 8 Februari 2013 14:58:34
RUU Perdagangan Diminta Dihentikan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Komisi VI Edhy Prabowo diapit dua pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Revrisond Baswir saat diskusi "Kajian RUU tentang Perdagangan" di Kompleks Parlemen, Jumat (8/2).

 

Senayan - Ekonom Revrisond Baswir meminta agar RUU Perdagangan yang kini sedang dibahas di Komisi VI sebaiknya dihentikan. Alasannya, menurut Revrisond, naskah akademiknya sudah bermasalah, yakni memperlihatkan kecenderungan yang liberal. 

 

"Dalam naskah akademik disebutkan pemerintah berada di luar mekanisme pasar," katanya dalam diskusi publik Fraksi Partai Gerindra dengan tema "Kajian RUU tentang Perdagangan" di Kompleks Parlemen, Jumat (8/2).

 

Bahkan, kata Revrisond, sangat jelas semangat dari RUU ini menginginkan agar perdagangan tidak dibuat regulasi. Jadi, jual beli tanah, jual beli air, jual beli pulau tidak diatur.  Karena itu, lanjutnya, sebelum membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sebaiknya naskah akademiknya diperbaiki.

 

Sementara anggota Komisi VI dari FP Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, naskah akademik sering hanya sekadar formalitas. Apalagi RUU usul pemerintah ini selalu tertunda pembahasannya.

 

Sampai saat ini, kata Edhy, Indonesia belum memiliki Undang-undang Perdagangan. Produk hukum setara undang-undang masih mengacu pada hukum kolonial Belanda BRO 1934 yang lebih banyak mengatur tentang perizinan usaha. Sedangkan produk hukum lainnya diatur secara terpisah.

 

RUU Perdagangan ini sudah cukup lama diminta untuk dibahas oleh Komisi VI. Salah satu alasan lamanya pembahasan RUU Perdagangan ini adalah belum tuntasnya sinkronisasi antarkementerian.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer