Peristiwa Berita » Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Februari 2013 11:14:04

UU ini dihadirkan untuk memperkuat dukungan Indonesia dalam upaya  pemberantasan terorisme.

Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PPTPPT) Adang Daradjatun setelah menyampaikan laporan pembahasan RUU PPTPPT kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/2).

Senayan - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/2), mengesahkan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PPTPPT) menjadi UU. Sebelumnya, Senin (11/2), seluruh fraksi telah memberi persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Ketua Pansus RUU PPTPPT Adang Daradjatun dalam paparannya pada Rapat Paripurna DPR ini menjelaskan, UU ini dihadirkan untuk memperkuat dukungan Indonesia dalam upaya  pemberantasan terorisme.
 
Indonesia selama ini meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Dan, RUU ini merupakan tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999.

"UU ini sebagai komitmen memerangi tindak pidana terorisme dengan metode penelusuran terhadap jalur dana. Ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme yang ada  saat ini belum mengatur secara memadai dan komprehensif," ujar Adang.

Lebih lanjut Adang mengatakan, instrumen hak asasi manusia dan politik perlu dikedepankan. Sehingga dapat melindungi setiap warga negara Indonesia secara efektif tanpa mendapat intervensi dari dunia internasional. UU ini sendiri terdiri dari XI bab dan 49 pasal.

Setelah mendengar laporan Ketua Pansus RUU PPTPPT Adang Daradjatun dan meminta persetujuan 339 anggota yang hadir dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengetuk palu sebagai tanda disetujui dan disahkannya RUU ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...