Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme | Jurnal Parlemen

Peristiwa Berita » Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Februari 2013 11:14:04

UU ini dihadirkan untuk memperkuat dukungan Indonesia dalam upaya  pemberantasan terorisme.

Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PPTPPT) Adang Daradjatun setelah menyampaikan laporan pembahasan RUU PPTPPT kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/2).

Senayan - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/2), mengesahkan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PPTPPT) menjadi UU. Sebelumnya, Senin (11/2), seluruh fraksi telah memberi persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Ketua Pansus RUU PPTPPT Adang Daradjatun dalam paparannya pada Rapat Paripurna DPR ini menjelaskan, UU ini dihadirkan untuk memperkuat dukungan Indonesia dalam upaya  pemberantasan terorisme.
 
Indonesia selama ini meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Dan, RUU ini merupakan tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999.

"UU ini sebagai komitmen memerangi tindak pidana terorisme dengan metode penelusuran terhadap jalur dana. Ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme yang ada  saat ini belum mengatur secara memadai dan komprehensif," ujar Adang.

Lebih lanjut Adang mengatakan, instrumen hak asasi manusia dan politik perlu dikedepankan. Sehingga dapat melindungi setiap warga negara Indonesia secara efektif tanpa mendapat intervensi dari dunia internasional. UU ini sendiri terdiri dari XI bab dan 49 pasal.

Setelah mendengar laporan Ketua Pansus RUU PPTPPT Adang Daradjatun dan meminta persetujuan 339 anggota yang hadir dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengetuk palu sebagai tanda disetujui dan disahkannya RUU ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer