Peristiwa Berita » Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Februari 2013 11:14:04

UU ini dihadirkan untuk memperkuat dukungan Indonesia dalam upaya  pemberantasan terorisme.

Paripurna Sahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PPTPPT) Adang Daradjatun setelah menyampaikan laporan pembahasan RUU PPTPPT kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/2).

Senayan - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/2), mengesahkan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PPTPPT) menjadi UU. Sebelumnya, Senin (11/2), seluruh fraksi telah memberi persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama.

Ketua Pansus RUU PPTPPT Adang Daradjatun dalam paparannya pada Rapat Paripurna DPR ini menjelaskan, UU ini dihadirkan untuk memperkuat dukungan Indonesia dalam upaya  pemberantasan terorisme.
 
Indonesia selama ini meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Dan, RUU ini merupakan tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999.

"UU ini sebagai komitmen memerangi tindak pidana terorisme dengan metode penelusuran terhadap jalur dana. Ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme yang ada  saat ini belum mengatur secara memadai dan komprehensif," ujar Adang.

Lebih lanjut Adang mengatakan, instrumen hak asasi manusia dan politik perlu dikedepankan. Sehingga dapat melindungi setiap warga negara Indonesia secara efektif tanpa mendapat intervensi dari dunia internasional. UU ini sendiri terdiri dari XI bab dan 49 pasal.

Setelah mendengar laporan Ketua Pansus RUU PPTPPT Adang Daradjatun dan meminta persetujuan 339 anggota yang hadir dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengetuk palu sebagai tanda disetujui dan disahkannya RUU ini.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pengamanan Pelantikan Jokowi-JK di Kompleks Parlemen

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer