Peristiwa Berita » RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani
RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Februari 2013 23:11:17
RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani

Jika alasan ditolaknya bank petani karena adanya UU Perbankan, maka segera revisi UU Perbankan-nya.

Jakarta - Tertundanya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) sangat disayangkan. Pemerintah menolak usulan adanya bank dan asuransi pertanian karena terhambat aturan perbankan yang ada.

Menurut  Sekjen DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, bank petani dan asuransi bertujuan memberi jaminan akses modal dengan persyaratan yang mudah serta proteksi kepada petani kita.

"Jika alasan ditolaknya bank petani karena adanya UU Perbankan, maka segera revisi UU Perbankan-nya. Jangan sampai hak petani telantar lantaran terhalang aturan," kata Fadli dalam rilisnya, Selasa (12/2).

Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, bank petani dibutuhkan sebagai penguatan modal usaha tani yang disediakan langsung kepada pelaku utamanya. Di negara lain, bank petani sudah ada sejak lama. Di China, bank petani sudah ada sejak 1949 dan di Thailand sejak 1966. Di Jepang, ada Norinchukin Bank yang melayani akses modal para petani di sana. Bahkan, cabang-cabangnya berdiri hingga ke daerah pelosok di wilayah petani tinggal.

Selain akses modal, upaya penguatan aspek lain harus pula diperhatikan. Seperti akses kepada informasi, teknologi budidaya dan pasca panen, serta akses pasar. Sehingga perwujudan swasembada dan kedaulatan pangan dapat dikawal seutuhnya.

"Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk segera merespons RUU ini. Sebab, dukungan modal usaha tani mutlak diperlukan melalui institusi keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan riil kondisi usaha tani saat ini," katanya.

Menurut Fadli, jika akses kredit petani dilepas kepada perbankan umum dan tak ada perlakuan khusus, keberpihakan pemerintah pada petani dipertanyakan. "Program intermediasi perbankan yang sudah berjalan lama juga terbukti gagal karena tak ada keberpihakan."

Fadli menambahkan, RUU ini juga harus segera dituntaskan untuk mendorong pencapaian target swasembada pangan 2014.

"Tugas petani kita sangat berat atas pemenuhan pangan nasional. Dan harus ada perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu tugas para petani kita," pungkasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...