Peristiwa Berita » RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani
RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Februari 2013 23:11:17
RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani

Jika alasan ditolaknya bank petani karena adanya UU Perbankan, maka segera revisi UU Perbankan-nya.

Jakarta - Tertundanya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) sangat disayangkan. Pemerintah menolak usulan adanya bank dan asuransi pertanian karena terhambat aturan perbankan yang ada.

Menurut  Sekjen DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, bank petani dan asuransi bertujuan memberi jaminan akses modal dengan persyaratan yang mudah serta proteksi kepada petani kita.

"Jika alasan ditolaknya bank petani karena adanya UU Perbankan, maka segera revisi UU Perbankan-nya. Jangan sampai hak petani telantar lantaran terhalang aturan," kata Fadli dalam rilisnya, Selasa (12/2).

Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, bank petani dibutuhkan sebagai penguatan modal usaha tani yang disediakan langsung kepada pelaku utamanya. Di negara lain, bank petani sudah ada sejak lama. Di China, bank petani sudah ada sejak 1949 dan di Thailand sejak 1966. Di Jepang, ada Norinchukin Bank yang melayani akses modal para petani di sana. Bahkan, cabang-cabangnya berdiri hingga ke daerah pelosok di wilayah petani tinggal.

Selain akses modal, upaya penguatan aspek lain harus pula diperhatikan. Seperti akses kepada informasi, teknologi budidaya dan pasca panen, serta akses pasar. Sehingga perwujudan swasembada dan kedaulatan pangan dapat dikawal seutuhnya.

"Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk segera merespons RUU ini. Sebab, dukungan modal usaha tani mutlak diperlukan melalui institusi keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan riil kondisi usaha tani saat ini," katanya.

Menurut Fadli, jika akses kredit petani dilepas kepada perbankan umum dan tak ada perlakuan khusus, keberpihakan pemerintah pada petani dipertanyakan. "Program intermediasi perbankan yang sudah berjalan lama juga terbukti gagal karena tak ada keberpihakan."

Fadli menambahkan, RUU ini juga harus segera dituntaskan untuk mendorong pencapaian target swasembada pangan 2014.

"Tugas petani kita sangat berat atas pemenuhan pangan nasional. Dan harus ada perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu tugas para petani kita," pungkasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer