Peristiwa Berita » RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani
RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Februari 2013 23:11:17
RUU PPP Harus Akomodasi Bank Petani

Jika alasan ditolaknya bank petani karena adanya UU Perbankan, maka segera revisi UU Perbankan-nya.

Jakarta - Tertundanya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) sangat disayangkan. Pemerintah menolak usulan adanya bank dan asuransi pertanian karena terhambat aturan perbankan yang ada.

Menurut  Sekjen DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, bank petani dan asuransi bertujuan memberi jaminan akses modal dengan persyaratan yang mudah serta proteksi kepada petani kita.

"Jika alasan ditolaknya bank petani karena adanya UU Perbankan, maka segera revisi UU Perbankan-nya. Jangan sampai hak petani telantar lantaran terhalang aturan," kata Fadli dalam rilisnya, Selasa (12/2).

Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, bank petani dibutuhkan sebagai penguatan modal usaha tani yang disediakan langsung kepada pelaku utamanya. Di negara lain, bank petani sudah ada sejak lama. Di China, bank petani sudah ada sejak 1949 dan di Thailand sejak 1966. Di Jepang, ada Norinchukin Bank yang melayani akses modal para petani di sana. Bahkan, cabang-cabangnya berdiri hingga ke daerah pelosok di wilayah petani tinggal.

Selain akses modal, upaya penguatan aspek lain harus pula diperhatikan. Seperti akses kepada informasi, teknologi budidaya dan pasca panen, serta akses pasar. Sehingga perwujudan swasembada dan kedaulatan pangan dapat dikawal seutuhnya.

"Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk segera merespons RUU ini. Sebab, dukungan modal usaha tani mutlak diperlukan melalui institusi keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan riil kondisi usaha tani saat ini," katanya.

Menurut Fadli, jika akses kredit petani dilepas kepada perbankan umum dan tak ada perlakuan khusus, keberpihakan pemerintah pada petani dipertanyakan. "Program intermediasi perbankan yang sudah berjalan lama juga terbukti gagal karena tak ada keberpihakan."

Fadli menambahkan, RUU ini juga harus segera dituntaskan untuk mendorong pencapaian target swasembada pangan 2014.

"Tugas petani kita sangat berat atas pemenuhan pangan nasional. Dan harus ada perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu tugas para petani kita," pungkasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Akibat Kelelahan Mengikuti Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer